MINTA PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN DENGAN CEK TUNAI,DIDUGA MODUS OPERANDI BUAT PERAS PENGUSAHA

DEPOK - RADARNUSANTARA Demi mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah kota depok melalui dinas perumahan dan permukiman ...


DEPOK - RADARNUSANTARA
Demi mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah kota depok melalui dinas perumahan dan permukiman  sebagai dinas yang ditunjuk selaku pengelola kegiatan untuk pekerjaan  pembangunan  phisik,pada tahun anggaran 2017 telah membangun beberapa gedung kantor kelurahan.salah satunya adalah kantor kelurahan pengasinan. Kegiatan pembangunan kantor kelurahan pengasinan telah selesai di kerjakan ,serah terima pekerjaan pun telah  dilakukan dari pihak pelaksana  pekerjaan kepada  Dinas perumahan dan permukiman (Disrumkim) selaku dinas yang menjadi pengelola kegiatan . bahkan gedung tersebut telah diresmikan oleh walikota beberapa waktu lalu. Saat ini kondisi gedung kelurahan pengasinan terlihat memprihatinkan. tampak pada bagian  sebelah kiri terlihat berlumut dan bagian atap pernah terjadi runtuh.untung saja kejadian tersebut terjadi pada saat kantor kelurahan  tutup berdasarkan penelusuran pewarta diperoleh fakta  bahwa  mulai dalam proses tender sampai dengan proses penyelesaian  pekerjaan tersebut patut diduga telah terjadi unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, bagaimana tidak,?. Sejak proses tender panitia lelang atau disebut pokja , disinyalir telah mengatur agar perusahaan yang “dijagokan”  berhasil keluar sebagai pemenang lelang.

Bukti cek senilai Rp 144.362.000. (ada pada redaksi) 

 Denga n berbagai modus,diantaranya adalah pihak pokja  lelang seolah olah tidak cermat dalam  melakukan proses verifikasi. Pasalnya alamat domisili perusahaan pemenang tender berada di wilayah propinsi kalimantan yakni Samarinda. Kuat dugaan bahwa perusahaan tersebut disewa oleh  oknum pengusaha yang telah malang melintang dalam dunia proyek di kota depok. Bagaimana mungkin pokja berani menyatakan bahwa perusahaan pemenang tender secara adminstrasi telah sah secara hukum,padahal panitia lelang, besar kemungkinan tidak melakukan perjalanan ke daerah yang termasuk dalam propinsi Kalimantan untuk melihat secara langsung keberadaan kantor perusahaan pemenang tender sesuai keterangan domisilinya. Buktinya,ketua pokja terkesan mengelak  saat diminta untuk memperlihatkan tiket pesawat/  boarding pass sebagai bukti telah melakukan perjalanan.
diketahui pula bahwa  pelaksanaan pembangunan gedung sempat mangkrak 2 bulan dari jadwal  sesuai kalender kerja yang telah ditentukan dan harus dipatuhi oleh perusahan pelaksana pekerjaan.herannya,pihak dinas perumahan dan permukiman tidak melakukan penghentian pekerjaan (cut off)  . berdasarkan pengamatan secara langsung dilapangan oleh pewarta, diyakini bahwa pekerjaan dimaksud tidak akan mungkin selesai dalam bulan desember 2017.  pihak disrumkim justru menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.
Sementara itu, dalam proses  penagihan , pihak disrumkim melalui Dadan rustandi kepala bidang tata bangunan sekaligus  pejabat pembuat komitmen  menolak untuk tanda tangan dokumen penagihan, diduga  untuk memperoleh keuntungan, modusnya dengan sengaja  hanya melakukan pembayaran sebesar 50% saja.pihak disrumkim menunda  pembayaran  hingga 100% dengan berbagai alasan. Akhirnya berdasarkan kesepakatan pada bulan februari 2018 dilakukan pembayaran kembali sebesar 50%. Dokumen penagihan akan di tanda tangani oleh kuasa  pengguna anggaran dengan catatan pihak rekanan bersedia membayar uang sejumlah Rp 144 juta  kepada  pihak disrumkim dengan alasan  pengembalian  bahan material yang kurang, ada pula alesan untuk  sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, dan denda penalti.
Menanggapi permintaan tersebut tanpa pikir panjang, dengan terpaksa pihak rekanan  menyerahkan selembar cek  dari bank BRI (bukti cek ada pada redaksi) dengan jumlah sesuai yang diminta.cek tersebut diterima oleh Shr  selaku bendahara Disrumkim dalam kegiatan tersebut.sebagaimana diketahui bahwa para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas selaku pelayan masyarakat dilarang  menerima suatu imbalan berupa uang , karena jabatannya, disamping itu   pejabat dinas perumahan dan permukiman  hanya dibenarkan melakukan pemotongan  pembayaran atas segala  kesalahan pihak pelaksana kegiatan sebagai mana  yang telah diuraikan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana tertera dalam buku kontrak  .artinya dalam proses pencairan di dalam surat permohonan pencairan dana (SP2D), disrumkim sebagai pihak pengelola kegiatan dilarang meminta uang kepada kontraktor.
 Apalagi alasannya untuk membayar denda keterlambatan , kekurangan material, dsb. Pihak disrumkim hanya di wajib kan mencantumkan secara rinci dalam SP2D jumlah pemotongan dana sesuai  hasil temuan dilapangan,  yang akan diajukan pelaksana kegiatan kepada bendahara umum daerah.tentu saja   kebijakan pembayaran denda dll, melalui selembar cek senilai ratusan juta  dari kontraktor pelaksana kepada disrumkim adalah rekayasa belaka, dan itu termasuk kategori perbuatan yang mengarah pada tindakan korupsi.
 Sementara itu, Widiyati sekretaris dinas rumkim yang dikonfirmasi pewarta di ruang kerjanya belum lama ini, menyatakan bahwa dirinya mengetahui persoalan tersebut, dan ia mengakui bahwa ini adalah kelalaian dinas. Kwantitas pekerjaan Dijadikan alasan oleh Widiyati. Tahun lalu kan abang tau sendiri  ada ratusan paket pekerjaan yang  harus segera di buatkan tagihan (SP2D),  dan soal cek yang dibayarkan oleh kontraktor  tidak dicairkan oleh bendahara,sudah di lampiri dalam dokumen penagihan dan ada bukti ben 17 nya. Tetapi widiyati sekdis tidak mau memperlihatkan bukti ben 17 yang disebutnya.

   (Kantor Kelurahan pengasinan, pada bagian sebelah kiri gedung kelurahan saat ini telah dipenuhi lumut dalam jangka waktu kurang dari satu tahum.) 

  Mencermati hal tersebut menurut .Moch.Sholeh ketua  LSM GPKN, maka  wajar saja, muncul tudingan miring  telah terjadi unsur pidana pemerasan  secara sistemik dan masiv terhadap kontraktor  yang dilakukan oleh para Asn Disrumkim. siapapun pejabat yang terlibat dalam masalah ini wajib untuk diperiksa.  Kuat dugaan bahwa modus operandi semacam ini juga di jalankan di seluruh opd pemerintah kota depok.jika hal ini bisa dibuktikan kebenarannya, maka  tak pelak lagi bahwa kejadian ini akan jadi catatan hitam dan preseden buruk bagi walikota idris abdul somad dan wakil walikota pradi supriatna. Pada bagian lain Herman Hidayat, Plt, kepala inspektorat daerah pemerintah kota depok  belum bisa ditemui .demikian pula hardiono sekda  selaku koordinator seluruh dinas sekaligus ketua tim baperjakat, tidak pernah berhasil ditemui untuk dimintakan tanggapan .telephone cellularnya aktif tapi tidak menjawab pertanyaan yang diajukan pewarta
Pada bagian lain Herdian di dampingi Ecy tuasikal kepala biro hukum dan advokasi dewan pengurus pusat LSM GPKN ( Gerakan Pemberantas Korupsi dan Nepotisme) kepada pewarta  menyatakan  tentu saja kami tidak akan diam saja dalam menyikapi persoalan ini.  Sabar dan tunggu saja pasti kami akan kami bawa urusan ini ke Pihak aparat penegak  hukum  atau bila perlu kami akan melakukan gugatan class action kepada pemerintah kota depok. Agar mereka sadar bahwa sekecil apapun penyimpangan terhadap uang negara adalah perbuatan korupsi, dan korupsi adalah perbuatan keji yang dapat merusak  sendi sendi kehidupan  masyarakat dalam berbangsa dan bernegara    (TIM RED))


COMMENTS

Nama

Aceh,10,ACEH SINGKIL,40,Aceh Tamiang,22,Aceh Tengah,45,ambon,1,BALAESANG,1,Banda Aceh,3,Bandung,34,Bangka Belitung,2,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,Bangun Purba,1,Banjar,12,Banjarnegara,1,Banten,8,Banyuasin,5,Banyuwangi,25,Barru,1,Batam,56,batang,2,Bekasi,261,Belitung,44,Beltim,75,Bener Meriah,79,BENGKALIS,3,Bengkayang,24,BER,3,Berita terkini,1565,Bintan,8,Blitar,4,BNN,1,Bogor,146,Bola,1,bolmong,103,bolmong utara,1,boltim,9,Brebes,38,Bukit Tinggi,15,Buol,23,Ciamis,11,Cianjur,2,Cibinong,1,Cikarang,10,Cilacap,5,Cilegon,3,Cileungsi,41,Cirebon,167,Dabo Singkep,79,Daerah,6147,Dairi,53,Deli Serdang,6,Depok,92,derah,3,Dolok,4,Doloksanggul,4,Donggala,2,DPRD Kab. Bekasi,10,DPRD Kota Bekasi,6,Dumoga,15,Ekonomi,3,Garut,13,Gowa,3,Gunung Putri,2,Hukum,11,Indramayu,7,Jabar,6,jaka,1,Jakarta,207,Jambi,21,Jawa Barat,8,Jawa Tengah,3,Jawa Timur,7,Jayapura,1,Jember,2,Jeneponto,1,Jepara,27,Jombang,3,kab,1,Kab. Brebes,3,Kab. Kuningan,6,Kab. Minahasa Tenggara,1,Kab. Serang,2,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,8,Kab. Tasikmalaya,15,Kab.Bandung,129,Kab.Bekasi,57,Kab.Malang,1,Kab.Samosir,2,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,Kab.Sumedang,8,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,Kajen,2,Kalbar,35,Kalimantan Barat,1,kalimantan timur,5,Kalsel,7,Kalteng,40,Kaltim,12,Kampar,7,Kampar Riau,8,Kapuas Hulu,219,Karawang,26,Kec.Ukui,1,Kediri,3,Kendari,2,Kepulauan Riau,5,Kerinci,3,Korupsi,9,Kota Sorong,2,Kotabumi,1,Kotamobagu,10,Kronjo,1,Kuala Kapuas,5,Kuala Tungkal,1,KUDUS,10,Kuningan,117,KUTAI KERTANEGARA,1,Kutai Timur,11,Kutim,1,Labuhan Batu,4,Labura,75,Lahat,12,Lampung,24,Lampung Barat,24,LAMPUNG METRO,29,Lampung Tengah,4,Lampung Timur,216,Lampung Utara,70,LANTAMAL V,3,lebak,3,Lingga,474,Loksado,1,Lombok,4,lotim.berita terkini,23,Lubuk Pakam,4,Lumajang,1,Lumanjang,1,Luwuk,7,Magelang,1,Majalengka,32,makassar,2,Malang,66,Maluku,3,Maluku tengah,2,MAMAJU.RN,2,Manado,7,Manokwari,3,Mauk,2,medan,10,Mekar Baru,1,Mesuji,61,metro,57,Minahasa Selatan,2,Minahasa Tenggara,2,Minut,1,Mojokerto,143,morowali,1,Muara Belida,1,Muara Enim,74,Musi Banyuasin,10,Nasional,15,Natuna,86,NTB,1,Ogan Ilir,3,Oku Selatan,122,Oku Timur,4,Opini,1,Padang,2,Padang Lawas,11,Pagaralam,9,Pagimana,1,Pakpak Bharat,12,Pakuhaji,2,Palangka raya,193,Palas,8,Palembang,13,Palu,84,Paluta,1,Pandeglang,535,Pangkalpinang,2,Papandayan,1,Papua,3,Parigi,6,Parigi Moutong,7,PARIMO,1,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,10,Pasuruan,1,Patia,1,PAYAKUMBUH,1,Pekalongan,24,Pekanbaru,123,pelalawan,15,Pematangsiantar,29,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,3,Pendidikan,75,Pilkada,1,Polhukam,145,Politik,1,Pontianak,51,Poso,1,Pulang Pisau,4,Purwakarta,370,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Selebrity,2,Riau,78,Rokan Hilir,9,Sabang,57,Samarinda,21,Sampit,208,sar,1,Sarolangun,73,Selayar,10,Semarang,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,14,Serdang Bedagai,32,Sergai,23,Seruyan,4,Sibolga,7,SIDRAP,3,Sigi,20,Simalungun,24,Sinjai,4,Solok Selatan,7,Sorong,28,Subang,32,Sukabumi,51,Sulawesi,2,Sulawesi Selatan,31,sulawesi tengah,30,Sulsel,7,Sulteng,176,Sulut,242,Sumatera Selatan,1,sumba barat,1,Sumbar,16,Sumedang,1,sumsel,4,Sumut,54,Sungai Penuh,1,Takalar,18,Tambraw - RN,1,Tangerang,277,Tanjab Barat,290,Tanjab Timur,15,Tanjung Enim,1,Tapanuli Selatan,1,Tapanuli Tengah,15,Tapanuli Utara,10,Tasikmalaya,42,Tebing Tinggi,62,Tegal,11,Terkini,6556,terkiri,2,Timika,1,Tolitoli,305,Touna,1,Trenggalek,7,Tulang Bawang,7,Tulang Bawang Barat,2,Tulungagung,74,Waisai,4,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: MINTA PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN DENGAN CEK TUNAI,DIDUGA MODUS OPERANDI BUAT PERAS PENGUSAHA
MINTA PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN DENGAN CEK TUNAI,DIDUGA MODUS OPERANDI BUAT PERAS PENGUSAHA
https://4.bp.blogspot.com/-CmGE8JJ6Jxs/W81AomH0MxI/AAAAAAABmmw/AD89eZgSPug1C8T7M7oHyRD49UyUZfq5wCLcBGAs/s320/depok.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-CmGE8JJ6Jxs/W81AomH0MxI/AAAAAAABmmw/AD89eZgSPug1C8T7M7oHyRD49UyUZfq5wCLcBGAs/s72-c/depok.jpg
RADAR NUSANTARA NEWS
http://www.radarnusantara.com/2018/10/minta-pembayaran-denda-keterlambatan.html
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/2018/10/minta-pembayaran-denda-keterlambatan.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy