Pencairan BOP PAUD di Pandeglang Molor

Pandeglang,RN Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pem...

Pandeglang,RN

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

Tujuan pemberian DAK NonFisik BOP PAUD untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal. 

Namun beda dengan pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD  bagi peserta didik yang berada  sekitar 610 lembaga PAUD di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Molor. Hal itu di buktikan dari jadwal awal yang direncanakan dapat cair pada bulan Mei hingga kini Oktober tak kunjung cair pula. Padahal kata dia Lembaga sudah cukup persyaratannya. Sementara di kabupaten atau kota lain dana bop Paud itu sudah dicairkan. Memang dana BOP itu anggaran nya dari  pusat yang dihibahkan ke daerah. Tapi pengelolaan nya setiap tahun tidak tepat waktu.

Hal ini disampaikan salah seorang Penilik yang namanya minta dirahasiakan sambil mengatakan "Coba saja tanya langsung ya kepada ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI) dan Kasie PNF Kabupaten Pandeglang." Lanjutnya. "Saya hanya Tupoksinya sebagai pengendali mutu paud, edukatif bukan penentu kebijakan." katanya.

Masih kata dia Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (BOP-PAUD) yang akan dicairkan tahun 2018 ini, itu adalah  anggaran BOP tahun 2017 bila tak kunjung cair (Molor) di khawatirkan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terlalu mepet seperti tahun sebelumnya.

Sehingga lembaga yang mendapatkan bantuan terbebani membuat LPJ tergesa-gesa yang pada akhirnya banyak kesalahan. Apalagi berkenaan dengan pembelian buku sebagai bahan ajar. "Biasanya kwitansinya lambat dari dinas. Karena bersifat kolektif kwitansi dari pengadaan barang khususnya buku." ujarnya.

"Janji nya dulu emang begitu, setelah lebaran mau dicairkan, tapi kenyataannya molor hingga sekarang," Imbuhnya.

Sementara Itu, Ketua Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Pandeglang yang bermitra dengan bidang dalam rangka membantu program pencairan bop setiap tahun untuk kemajuan lembaga paud yang ada di Kab Pandeglang secara keseluruhan. Agus Jhoni Cahyadi,mengatakan, setiap peserta didik akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per anak. "Pencairan BOP mundur kemungkinan paling lambat sampai akhir bulan Oktober ini  ," ujarnya. 

Menurut dia, saat ini BOP PAUD sedang Proses untuk pencairan,  karena data lembaga-lembaga PAUD penerima BOP masih terus divalidasi untuk selanjutnya dimintakan SK bupati. Meskipun SK bupati sudah di terbitkan  akan tetapi Proses itu tidak berhenti di SK bupati aja Tapi harus di lanjut ke lagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk memproses pencairan melalui NPHD,  Tapi Persyaratan dari tiap-tiap lembaga, Terkadang Lembaga itu sendiri yang persyaratannya belum lengkap seperti Rekening nya belum atau yang lainnya. "Karena BOP PAUD merupakan bantuan berbentuk hibah maka tidak sedikit prosedur yang harus dilewati untuk pencairannya. Kita tentunya dari dinas menginginkan agar BOP secepat mungkin bisa cair. Tetapi hendaknya semua pihak dapat mematuhi juknis yang berlaku," lanjutnya besok pada tanggal 17 Oktober 2018 ada Simbolis BOP Paud di Sohibul barokah Oleh Bupati Pandeglang," ujarnya.

Ditanya apa apakah penyebabnya  lambat pencairan BOP Paud itu dikarenakan persyaratan Agus Jhoni  menjawab Kata Agus Jhoni Cahyadi, Karena BOP ini setelah masuk ke daerah harus ada penggabungan  aturan main antara Kemendagri dengan Kemendikbud, kalau di kita pegang itu aturan nya ke Permendikbud no 2 tahun 2018. Tapi ketika masuk ke BPKD harus mengacu ke Kemendagri tentang pengelolaan dana hibah,Maka di Mis setelah itu harus dibuatkan di laperbub nya.

"Penerima  BOP PAUD itu tidak bisa lebih dari Jumlah siswa 60 kalaupun jumlah siswa di lembaga itu lebih dari 60 siswa," katanya. Selasa Kemarin (16/10).

Sementara Kasie Paud Dindikbud  Kabupaten Pandeglang saat dikonfirmasi via telepon genggam belum terhubung hingga berita ditayangkan. ***(hadi).