Penyimpangan Rehab SDN Lebakwangi2 Kab. Bandung Akan Laporkan

Kab. Bandung, RN. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri Lebakwangi2 senilai Rp 1.209.541.000, tahun anggaran 2018 dikerjak...

Kab. Bandung, RN.

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri Lebakwangi2 senilai Rp 1.209.541.000, tahun anggaran 2018 dikerjakan secara swakelola sebanyak 4 Ruang Kelas Belajar (RKB), terindikasi telah terjadi penyimpangan baik secara tekhnis maupun administrasi. Sumber RN mempertanyakan mekanisme pelaksanaan proyek tersebut yang diduga tidak sesuai petunjuk Tekhnis apabila dilihat dari keterangan papan proyek yang ada. 

Menurut sumber RN, bahwasanya bantuan anggaran tersebut diperuntuk rahabilitasi ruang kelas bukan revitalisasi RKB. Artinya, dari alokasi anggaran disinyalir tidak sesuai standar pemerintah pada penerapan anggaran setiap ruang kelas Rahabilitas dengan Revitalisasi, kalau dihitung secara global ada selisih anggaran secara signifikan. 

Terkait dugaan penyimpangan tersebut, RN mencoba melakukan investigasi ke sekolah yang bersangkutan, namun pihak sekolah enggan memberikan klarifikasi mungkin karena kurang memahami mekanismenya. RN diarahkan supaya menjumpai konsultan pengawas, karena pihak pengawaslah yang akan menerangkan mekanisme tekhnik pelaksanaan rehab sekolah SD Negeri Lebakwangi2 Kabupaten Bandung.   

Ketua LSM Kompak Indonesi sangat menyayangkan sikap  tidak kooperaktif dari pihak konsultan, karena sampai berita ini diturunkan konsultan terkesan menghindar dari wartawan/LSM. Sepertinya ada hal yang tidak beres pada pengalokasian pelaksanaan rehab SD Negeri Lebakwangi2 ini. Sebagai control social kami wajib mengawasi pelaksanaan pengalokasian anggaran rehab sekolah karena anggarannya berasal dari uang rakyat, dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan yang menjurus kepada kerugian Negara.

Menurut Hardi, pihak konsultan seharusnya transparan terhadap pihak luar untuk memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan UU No 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi public dan PP 68 th 1999 tentang peran masyarakat turut serta pengawasi pelaksanaan pemerintahan sebagai social kontrol, karena yang mereka kelola adalah uang rakyat. Jadi tidak ada alasan bagi konsultan menghindar, hadapi dan berikan keterangan agar informasinya tidak simpang siur, tandas Ketua LSM Kompak ini. Selain itu, karena ada beberapa wartawan yang mempertanyakan proyek rehabilitasi, pihak konsultan telah merubah papan proyek menjadi bantuan renovasi Sekolah Dasar Negeri Lebakwangi2 RKB Suntik 2 Lantai (4 lokal ruang Kepala Sekolah Ruang Guru dan Mushola, serta Jamban dan Kantin), sedangkan pada papan proyek yang pertama adalah bantuan Rehabiltasi Ruang Kelas 4 lokal. 

Pekerjaan tersebut dikerjakan secara swakelola namun disinyalir penggunaan bahan matrial tidak sesuai spack, pihak LSM saat ini sedang mendalami permasalahan dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek rehab tersebut. Apabila terbukti ada penyimpangan maka LSM Kompak Indonesia akan melaporkan kasus ini ke aparat hukum yang berwenang, tandasnya** (Erwin,Deni).