PPTK AKUI TERIMA UANG GRATIFIKASI PULUHAN JUTA, PPK MEMBANTAH

DEPOK,RADARNUSANTARA Dinas perumahan dan permukiman pemerintah kota depok berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD)diketahui ...

DEPOK,RADARNUSANTARA

Dinas perumahan dan permukiman pemerintah kota depok berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD)diketahui  memiliki anggaran APBD tahun 2018 sebesar Rp254.509.673.516.00.dari dana tersebut,sebagaimana tertera dalam surat penyediaan dana yang ditandatangani oleh Nina Suzana, pejabat pengelola keuangan daerah selaku  bendahara umum daerah  disebutkan bahwa anggaran kas yang telah disediakan untuk kebutuhan  bulan january sampai bulan maret  tercatat sebesar  Rp 8.596.667.650.00

Dari anggaran sebagaimana disebutkan diatas, terdapat 2 item kegiatan  untuk membiayai kegiatan pengembangan dan pemeliharaan perumahan bersusun sebesar Rp.2.095.000.000.00..(dua milyar, sembilan puluh lima juta rupiah) dan pengelolaan rusunawa sebesar Rp.1.095.000.000.00..( satu milyar. Sembilan puluh lima juta rupiah)

Jika dibulatkan dua milyar sembilan puluh lima juta  ditambah satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah maka hasilnya adalah tiga milyar , seratus sembilan puluh juta rupiah. Anggaran tersebut berdasarkan data yang berhasil dihimpun pewarta diperoleh fakta, bahwa anggaran dimaksud  di delegasikan untuk membiayai beberapa kegiatan pemeliharaan gedung rusunawa.diketahui bahwa dari 4 gedung Terdapat 3 gedung yang  digunakan dan telah ada penghuni.

Kegiatan pemeliharaan tersebut antara lain adalah, kegiatan pengecatan gedung, pemeliharaan hydran, pengelolaan air dan listrik dalam satu sistem dan pekerjaan perbaikan atap lantai 4 gedung A

ANGGARAN PEMELIHARAAN RUSUNAWA IRRASIONAL

Moch. Sholeh ketua umum lembaga swadaya masyarakat gerakan pemberantas kolusi dan nepotisme (LSM GPKN) kepada pewarta  di sekretariat  nya jalan kemang raya,ruko sedayu villas no: B1, rt 003/009.kel. Sukmajaya. Kec. Sukmajaya menyatakan jika dicermati anggaran pemeliharaan rusunawa boleh dibilang besar pasak daripada tiang, bagaimana tidak...? kita sama sama tahu bahwa penerimaan retribusi yang diperoleh dari para penghuni rusunawa berkisar hanya di angka puluhan juta saja. Disatu sisi anggaran pemeliharaan nya sebesar 3 milyar lebih.. ini tentu saja irrasional. Bahkan jika ditambah dengan gaji 10 orang pegawai di upt rusunawa, anggaran yang disediakan masih teramat besar nilainya. Kami tentu saja tak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut

                                                                                                                                                                      Pada bagian lain Tedi Mulyono kepala UPT rusunawa yang  juga sebagai pejabat pelaksana kegiatan (PPTK) saat dikonfirmasi pewarta belum lama ini mengatakan bahwa  kami telah berupaya maksimal agar masyarakat tertarik untuk tinggal di rusunawa karena biaya sewanya murah,tetapi tetap tidak mampu untuk menarik masyarakat agar mau menetap .terkait soal pekerjaan  perbaikan atap lantai 4 gedung A diakuinya bahwa paket pekerjaan tsb  pada bulan april telah selesai 100 % progresnya.namun dengan jujur diakui bahwa memang tidak nampak bekas bekas atau jejak telah dilaksanakan pekerjaan karena atapnya telah ditutup. kan yang penting, penghuni tidak lagi mengeluhkan soal  atap yang bocor, ujarnya.

Terkait soal penggantian sistem untuk  pemakaian air dan listrik yang bisa secara otomatis mati atau berhenti berfungsi apabila penghuni belum bayaran iuran bulanan.sistem ini tentu menggunakan piranti berkaitan dengan “IT”  dan harus menggunakan pihak rekanan. Demikian pula soal pemeliharaan hydran yang diduga fiktif karena diketahui bahwa hydran rusunawa sama sekali tidak berfungsi,, Tedi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan menolak untuk bicara lebih jauh. Abang silahkan konfirmasi dengan atasan saya bu sekdis. Anehnya kepada pewarta ia mengakui bahwa ia terima uang sebesar puluhan juta dari rekanan. Uang tersebut  diduga adalah uang gratifikasi dari pengusaha,sebagian digunakan untuk keperluan pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan tugas, dinas luar ke daerah.

Sementara itu Widiyati sekretaris dinas permukiman dan perumahan yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen untuk semua kegiatan di rusunawa, saat dikonfirmasi baru baru ini diruangkerjanya membantah telah menerima uang dari Tedi.

Pada bagian lain Moch.Sholeh ketua LSM GPKN dengan tegas mengatakan bahwa kami meyakini telah terjadi perbuatan korupsi didalam pelaksanaan kegiatan di rusunawa yang menggunakan uang negara. Selain itu khusus untuk kegiatan perbaikan atap, CV,CAHAYA REFTINA perusahaan yang jadi pelaksana kegiatan sesuai surat perintah kerja (SPK) nomor :602/02/06/SPK/PPK/UPT-RUSUNAWA/III/2018 tanggal 2 maret 2018,dengan anggaran sebesar Rp 169.710.000.00.perusahaan tersebut setelah di teliti ternyata, diketahui salah satu persyaratan secara administrasi ada yang telah habis masa berlakunya, dan kami juga akan persoalkan tentang progres yang hanya dibuat sepihak karena tidak ada tanda tangan dan laporan progres dari konsultan pengawas. Ditegaskannya meskipun pekerjaan bersifat penunjukan langsung dan misalnya  anggaran hanya dibawah 50 juta pun harus melibatkan konsultan pengawas untuk setiap pekerjaan phisik. Mencermati hal ini maka kami meyakini bahwa para pihak yang terlibat dalam urusan ini di duga kuat telah memanipulasi data.     (HERDIAN)