Yudi Lasminingrat (ketua Gapensi Garut) Garut, RN Para...
 |
Yudi Lasminingrat (ketua Gapensi Garut) |
Para pengusaha jasa kontruksi di Kabupaten Garut saat ini dilanda keresahan. Hal ini menyusul santernya kabar jika Pemkab Garut tidak akan menyerap dana banprov (bantuan provinsi) senilai Rp 134 miliar.Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Garut, Yudi Nugraha, membenarkan santernya kabar tentang sikap Pemkab Garut yang tidak akan menyerap banprov.Hal ini telah menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para pengusaha kontruksi sehinggamereka mengharapkan adanya penjelasan dari Bupati Garut selaku kepala daerah.“Jika memang Pemkab tidak mau menyerap dana banprov yang nilainya cukup besar yaknimencapai Rp 134 miliar, ini tentu merupkan sebuah kerugian bagi Garut. Akan banyakprogram pembangunan di Garut yang tentunya tidak akan bisa dilaksanakan,” komentar Yudi,Senin (26/11/2018).
Menurut Yudi, agar masyarakat Garut termasuk para pengusaha rekanan tidak gagal fahamdalam hal ini, sebaiknya bupati selaku kepala daerah di Garut segera memberikanpenjelasan terkait hal ini.Apabila tidak ada penjelasan dari bupati, dikhawatirkan hal ini menjadi preseden buruk yang membuat dunia usaha di Garut menjadi tidak kondusif.Yudi menilai, jika memang Pemkab Garut tak akan menyerap dana banprov tersebut, tentu adaalasan yang kuat. Namun sayangnya hingga saat ini sama sekali belum ada penjelasan padahal masyarakat termasuk para pengusaha kontruksi sangat mengharapkan adanya ketransfaranan dan ketegasan dari pihak Pemkab Garut dalam masalah ini.“Harus secepatnya dijelaskan agar tak muncul persepsi lain yang sifatnya negatif. Hal ini dikhawatirkan bisa menjadi preseden buruk yang membuat dunia usaha di Garut menjadi tidakkondusif. Bahkan bisa saja menimbulkan spekulasi yang mendorong terjadinya gerakan politik yang bisa merugikan bupati,” katanya.Jika melihat kondisi saat ini dimana waktu yang sudah sangat meped, tutur Yudi, memang sangat kecil kemungkinannya dana banprof bisa terserap. Meskipun sebenarnya Pergub Nomor71 dan Perda Nomor 12 tahun 2018 yang mengatur soal banprov tersebut telah disahkan sejak tanggal 23 November 2018 lalu.Disebutkan Yudi, harusnya Pemkab Garut bersama pengusaha punya waktu cukup untukmerealisasikan anggaran tersebut.
Dengan demikian tidak akan muncul permasalahan seperti yang terjadi saat ini yang tentunya akan mengganggu iklim usaha di Garut.“Kalau sampai Pemkab Garut tidak menyerap banprov, ini tentu menjadi pertanyaan besarbagi kami, ada apa? Di jawa Barat ini ada 22 kabupaten/kota yang saat ini juga menerima banprov dan sama sekali tak ada permasalahan bakan daerah lain sudah mulai melaksanakankegiatan penyerapan anggaran,” ucap Yudi.Masih menurut Yudi, jika alasan teknisnya belum ada payung hukum berupa batang tubuh dari Perda dan Pergub, daerah lain juga tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Apalagi Bupati Garut saat ini mempunyai background hukum yang tentunya sudah sangat mengerti prinsip hukum.
“Ketika pemerintah yang sah telah mengeluarkan kebijakan berupa Perda, Pergub atau kebijakan lain, tentunya sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan. Begitu pula soal pelaksanaan Perda dan Pergub Jabar soal banprov, tidak harus dipertanyakan lagi karena memang sudah jelas,” ujarnya.Untuk menyelesaikan hal ini, Yudi menilai antara Pemkab dan DPRD Garut harus duduk bersama jika memang tidak mau menyerap banprov dari anggaran perubahan tahun 2018. ia berharap anggaran senilai Rp 134 miliar dari provinsi itu bisa digeser dan masuk dalam APBD murni 2019 Provinsi Jawa Barat.Lebih jauh Yudi meminta Pemkab Garut dalam hal ini bupati dan DPRD sesegera mungkin membuat permohonan kepada gubernur agar dana banprov itu digeser untuk anggaran murnitahun 2019.
Menurutnya, saat ini masih ada waktu dan kesempatan karena masih ada waktu hingga 30 November.Dengan cara tersebut, tandas Yudi, dapat menjadi sebuah solusi bagi Pemkab Garut, para pengusaha jasa kontruksi serta masyarakat Garut sebagai penerima manfaat. Selain itu, solusi tersebut juga bisa menjawab anggapan publik yang menilai bupati tidak memiliki kepedulian pada pengusaha kecil menengah.Hingga berita ini dibuat, belum ada klarifikasi dari Bupati Garut terkait sikap Pemkab Garut dalam masalah penyerapan dan abanprov tersebut. Salah seorang staf bupati menyebutkan jika bupati tengah berada di Karawang untuk mengikuti acara pembukaan Porpemda.VAN
COMMENTS