Ketua Komisi IV Provinsi Banten: Matrial Bantuan RTLH Tidak Berkualitas Jangan Diterima

Pandeglang RN  Menindak-lanjuti berita keluhan matrial yang  di kirim ke sejumlah  penerima program RTLH di Desa Labuan Kecamatan La...

Pandeglang RN 

Menindak-lanjuti berita keluhan matrial yang  di kirim ke sejumlah  penerima program RTLH di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Oleh CV Lindang jaya dari Tanggerang Selatan  membuat gram Ketua Komisi IV Provinsi Banten, Kata Eri Suhaeri Menegaskan bila matrial tidak berkualitas atau kurang bagus  " Jangan di terima"  karena itu akan berakibat buruk terhadap pola bangunan terlebih program itu adalah program aspiratif para dewan di Komisi IV Provinsi Banten.

"Kepada Penerima Program RTLH dari Dinas DPR-KP bila matrialnya tidak bagus jangan di terima," Tegas Ketua Komisi IV Provinsi Banten Eri Suhaeri Rabu (21/11).

Bila memang betul Matrial tersebut di keluhkan karena kualitas matrialnya buruk " Itu di tolak aja" oleh penerima manfaatnya,  jangan sampai  program ini membuat kecewa penerima manfaat, dan bila seperti itu kejadiannya ini kesalahan penyuplay matrialnya, 

"Di tolak aja Matrial yang jelek karena jelas dana nya itu sekitar 50 juta rupiah, 35 juta untuk matrial yang sudah di lelangkan dan 15 juta untuk pembayaran ongkos tukang/kerja  (HOK) yang masuk ke masing-masing rekening," terangnya.

Baca juga berita:

https://www.radarnusantara.com/2018/11/material-program-rtlh-dari-dprkp.html?m=1

Dihubungi terpisah Wakil Komisi IV Provinsi Banten. Toni Fathoni Mukson  Membenarkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu adalah program dari usulan para Dewan di Komisi IV Provinsi Banten, Bahkan dirinya mengaku Program yang tengah di laksanakan di masing- masing daerah seperti Desa Labuan, Desa Banyumekar , Kecamatan Carita, Panimbang dan Jiput itu dari hasil usulannya (Toni Fathoni Mukson *red), jadi ini program sangat luar biasa bagus untuk membantu rumah yang sudah tidak layak huni menjadi huni.

"Program RTLH dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) ini secara teknis yang jelas 35 juta di lelangkan (Kontraktuil) dan 15 juta itu untuk HOK coba tanyakan kepada Pengawas lapangannya. Karena Saya hanya mengusulkan  aja, adapun yang lain silahkan tanyakan langsung ke Dinas nya," terangnya.

"Kalau untuk pengawasnya dari program RTLH di Labuan  itu.  Eman coba hubungi aja, karena kalau tidak salah baik pengawas dan perencanaannya juga sama di tenderkan,"  Imbuhnya.

Sementara Eman Pengawas dari Program RTLH se- Kecamatan Labuan di hubungi telepon gengamnya tidak bisa bahkan lewat WhatsApp dan SMS tidak membalas,***(Hadi).