Keutuhan Simbol Identitas "Desa Gunung Tiga" Wajib Dipertahankan ?

Lampung Timur, RN . Menyikapi adanya kegiatan usaha galian c yaitu tambang batu dengan telah didirikannya pabrik pemecah batu (crusher)...

Lampung Timur, RN.

Menyikapi adanya kegiatan usaha galian c yaitu tambang batu dengan telah didirikannya pabrik pemecah batu (crusher) di gunung yang merupakan simbol Desa Gunung Tiga, Abdul  Basit tokoh masyarakat Desa setempat merasa keberatan atas kegiatan usaha tersebut. "Kami tidak ijinkan membongkar simbol desa kami, khawatirnya akan berdampak negatif baik secara fisik maupun lingkungan",tegas Abdul Basit seperti dikutip dari radarlamtim.com.

"Gunung Tiga adalah harga diri atau pi'il bagi kami, kami harap (Kemari) menjaga situasi kondusif tanpa terjadi perpecahan",harap Basit.

Pj. Kepala Desa Marga Mulya, Kemari mengatakan, usaha yang didirikannya berdasarkan bukti kepemilikan melalui proses jual - beli. "berdirinya usaha batu tentu ada dasar kepemilikan tanah yang saya dapat melalui jual beli dari Sutan Bandar Adat atau ahli warisnya yang masih hidup. Sudah ada sertifikat hak milik dalam Desa Marga Mulya sejak definitif dari era Desa Negara Nabung",kata Kemari.

"Kita sudah kerjasama dengan pihak perusahaan, tujuanny untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan PAD Lampung Timur. Perusahaan didirikan sudah memenuhi persyaratan, mengutif pemberitaan di media (Radar Nusantara News) atas apa yang disampaikan saudara Hi. Helmi (Kades Gunung Tiga) tentang kekhawatiran dampak lingkungan hidup tentunya semua sudah terkafer dalam perizinan yang diterbitkan",tambahnya.

"Tentang adanya simbol Desa saya bisa memastikan karena ini definitif Desa Marga Mulya. Tentunya kami menganut undang - undang yang lebih tinggi seperti undang - undang tentang desa dan lain - lain. Tapi tidak menutup kemungkinan tentang simbol desa bisa dibicarakan baik - baik, asalkan tidak ada yang saling dirugikan demi kebersamaan",pungkasnya.

Penghormatan terhadap

Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal, Negara Menghormati Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat. 

Dasar Hukum Pengakuan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Dasar Hukum Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,seperti dikutip dari jonnypurbatondang.blogspot.com, Selasa, 25 Agustus 2015.

"Sesungguhnya perhatian terhadap pentingnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat sudah banyak diatur dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan-perundangan nasional. 

Selain tertuang dalam UUD 1945 dan ketetapan MPR, juga berbagai undang-undang seperti tertuang dalam uraian berikut :

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang ini, peran pemerintah sangat besar, dalam kegiatan-kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Dengan besarnya peran pemerintah itu maka ruang bagi masyarakat hukum adat melakukan kegiatan konservasi sumberdaya alam hampir tidak ada. Undang-Undang ini tidak menyebutkan sedikit pun pengaturan tentang masyarakat hukum adat, meskipun mayarakat hukum adat di berbagai tempat mempunyai pranata, pengetahuan dan pengalaman konservasi sumberdaya alam.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: ”Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”

(Ropian Koenang).