MASYARAKAT TUNTUT TERBITKAN PERGUB TENTANG ARMADA TRUK TRONTON

Tangerang - RN Warga kecamatan legok dan kecamatan pagedangan desak keseriusan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk segera menertibkan Pe...

Tangerang - RN
Warga kecamatan legok dan kecamatan pagedangan desak keseriusan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk segera menertibkan Peraturan Gubernur (PERGUB), khususnya terkait jam Operasi Truk Tronton yang melintasi Dua Kecamatan tersebut , Selasa, 27 Otober 2018.

Di sepanjang ruas jalan Legok - Parungpanjang hampir setiap hari terjadi kemacetan luar biasa sebagai dampak dari padatnya truk tersebut, di karenakan kodisi jalan yang rusak parah, terutama mulai dari Jalan Jaha Kiray sampai Jembatan Malangnengah (perbatasan Tangerang - Parungpanjang) dampak lainnya sering kali terjadinya kecelakaan di karenakan supir truk sering menyalip kendaraan lain, di Bulan Oktober saja minggu Pertama dan Kedua sudah memakan Korban Jiwa sebanyak Enam Korban dan terakhir Korban yang Bernama Wiliam (17 Tahun) Warga Perumahan Green Aple Kecamatan Legok.

Di duga jumlah Truk yang melintas di jalan tersebut rata - rata Lima Ribu hingga mencapai Tujuh Ribu unit setiap Harinya, dengan kapasitas muatan antara Tiga Puluh sampai Lima Puluh Ton, jenis truk besar tersebut antara lain Aka, Molly, Talenta dan lainnya.
Antara lain bertambahnya truk secara masif, tidak ada sosialisasi kepada Warga, sering ditemukannya pengemudi di bawah Umur, dan tidak semua pengemudi di lengkapi surat jalan dan SIM sesuai peraturan Lalu Lintas.

Di Tempat yang sama dan di depan awak Media Camat Legok Nurhalim menuturkan Di bukanya jalur alternatif Rumpin saya menghimbau ke Pemerintah Provinsi dan khususnya Pemerintah pusat segera membuat aturan misalnya peraturan gubernur dan pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Bupati Zaki Iskandar,beliau sudah tanggap langsung mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tepatnya dikeluarkan Tanggal 13 November baru kemaren dan di Provinsi ada aturan Dinas Perhubungan itupun hanya aturan saja realisasinya tidak di laksanakan disinih .
Jadi saya mohon kepada yang terkait agar aturan ini dijalankan.

"Kami di wilayah, bersama Polsek dan koramil selalu mangatisipasi di jalur-jalur ini, saya mohon Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya, karena ini jalur tambang dan keberadaan tambangnya ada di daerah Provinsi Jawa Barat dan jalurnya memakai jalur kami jadi saya mohon buka jalur Rumpin".

Masyarakat menanti dalam Tujuh hari kedepan, jika tidak terbit peraturan maka kami atas nama Warga Masyarakat berjanji akan menjalankan aksi besar - besaran dengan melibatkan sebelas Desa dari Dua Kecamatan, akan memblokade atau menutup jalan akses Truk Tronton.

(MANSYUR)