Pengawas Program RTLH Labuan Bungkam, Diduga Ikut Memonopoli Harga Material

Pandeglang,RN  Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( DPR-KP)  Provinsi Banten ...

Pandeglang,RN 

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( DPR-KP)  Provinsi Banten yang di usungkan dari aspratif para Dewan Komisi IV Provinsi Banten menuai Konflik di lapangan dan diberbagai kalangan Netizen dan para Aktivis. 

Hal itu di sebabkan pasokan matrial yang di kirim ke lokasi pembangunan penerima bantuan tidak berkualitas serta dinilai dapat mengurangi Standar Operasional Prosedur (SOP) material bangunan. 

Diberitakan sebelumnya bahwa program bantuan RTLH yang di gulirkan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP)  Provinsi Banten ada 30 Unit Bantuan di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,  bantuan tersebut 35 juta berupa Matrial 15 juta untuk Ongkos Harian Kerja (HOK). Namun dikatakan Dewan Komisi IV Provinsi Banten, Hanya mengusulkan adapun pengerjaan secara teknis itu ada Dinas terkait,  35 juta untuk matrial di Kontraktuilkan (dilelang*red) dan untuk  15 juta HOK itu belum tahu apakah langsung masuk ke rekening masing-masing penerima atau di lelangkan juga, tapi yang pasti untuk matrial dan tenaga Perencanan dan pengawas itu sama di tenderkan.

Dihubungi terpisah Pengawas Program RTLH di Kecamatan Labuan yakni Eman melalui telepon genggam tidak menjawab bahkan melalui pesan whatsApp hanya read tanpa ada balasan ,  Padahal berulangkali di konfirmasi awak media radarnusantara.com seperti nya memilih untuk bungkam,  sehingga timbul dugaan pengawas Program ikut memonopoli harga matrial,  karena di setiap matrial lokasi pekerjaan bantuan RTLH  di temukan tidak berkualitas namun di biarkan, 

Menurut Aktivis Divisi Hukum & HAM Barisan Pemuda Penggiat Demokrasi dan Anti Korupsi (BAPPEDAS) Banten, Matin menyayangkan dengan program yang di gulirkan dari dinas  DPR-KP Provinsi Banten karena dinilai ada dugaan memonopoli harga matrial, hal itu terbukti dari matrial yang sudah di kirim,  seperti hebel pada potong,  pasir lingkar,  kusen dari kayu kelapa yang masih anom, dan lainya, serta kurang transparan, karena tidak ada papan informasi. Terlebih memilih pengawas lapangan yang bungkam serta tidak proaktif di lapangan,

" Dinas harus segara mengevaluasi setiap suplayer matrial dan pengawas lapangan yang nakal,  dan jangan memberikan celah untuk memonopoli harga matrial yang dikirim, karena ini adalah program yang di usungkan para dewan Komisi IV Provinsi Banten untuk membantu masyarakat Pandeglang yang tadinya rumah tidak layak di huni menjadi layak huni." terangnya. 

Selain itu,  kajian di lapangan yang di temukan  program RTLH untuk masing-masing rumah tepat sasaran (RTS)  nya beukuran 7 X 5 meter,  dengan waktu pekerjaan selama 20 hari masa kerja, bila di hitung dari matrial yang di kirim dengan bahan yang tidak berkualitas di pastikan tidak mencapai nominal 35 juta,  serta pembayaran untuk HOK 15 juta rupiah, 

"dari hitungan kami untuk pembayaran HOK dari jumlah pekerja  yang ada yaitu 5 orang dengan nominal pembayarannya untuk tukang 2 x 90.000 x 20 hari berapa?. Helper (Kunek).  3 x 70.000 x 20 hari berapa? 

Dipastikan jumlah tidak sampai 15 juta dan sisa pembayaran itu kemana," tanyanya. 

" Dinas PR-KP Provinsi Banten harus memberikan sangsi terhadap Pengawas yang bungkam itu ,karena setiap pengawas di pastikan mendapatkan bayaran dari pemerintah, dan bila ada yang konfirmasi siapapun itu jangan memilih untuk bungkam karena bisa di anggap ikut terlibat dalam pengadaan matrial program,"tegasnya Aktivis Devisi Hukum & HAM BAPPEDA Banten.  Matin Kepada radarnusantara.com Jum'at (23/11). ***(hadi).