Penyelesaian Sengketa Gunung Tiga Lokasi Tambang PT.BAQ

Lampung Timur, RN. Menindaklanjuti hasil rapat penyelesaian sengketa Gunung Tiga Kamis, 1/11 diruang kerja Asisten bidang Pemerintahan ...


Lampung Timur, RN.
Menindaklanjuti hasil rapat penyelesaian sengketa Gunung Tiga Kamis, 1/11 diruang kerja Asisten bidang Pemerintahan lalu. 
Selanjutnya, Jumat, 9/11 pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan jajaran melakukan peninjauan ke gunung tiga lokasi tambang batu PT. BAQ.

Para pejabat yang meninjau yaitu Kadis PMPTSP, Kadis DLHPP, Kasat Pol-PP, Kaban Kesbang Polinmas, Kabag Hukum, Kabag Otonomi Daerah, Forkopimcam Batanghari Nuban dan Kecamatan Bumi Agung serta Hi. Helmi Husein Kepala Desa Gunung Tiga dan Kemari Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung.

Menurut Hi. Helmi Husein Kepala Desa Gunung Tiga belum ada keputusan sebagai hasil peninjauan tersebut.
"Belum ada keputusan masih rancu, masyarakat gunung tiga menolak",kata Hi. Helmi Husein Jumat, 9/11 pukul 13:11 WIB melalui aplikasi WhatsApp.

Apa tujuan dan hasil setelah dilakukan peninjauan, beberapa pejabat Lamtim berikut Kepala Desa Marga Mulya, Kemari, tidak dapat dihubungi.

m. UU N. 12 / 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini secara tegas mengakui hak untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup yang khas yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25.
n. UU No. 26 / 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada undang-undang ini sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Namun dapat ditemukan beberapa pasal yang secara potensial bisa ditafsirkan memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
o. UU No. 27 / 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .Undang-undang ini dengan jelas mengakui eksistensi masyarakat adat dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 61, bahkan kepada mereka diberikan hak pengusahaan perairan pesisir yang diatur dalam Pasal 18.
p. UU No. 40 / 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pada prinsipnya undang-undang ini mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis (Pasal 9).
q. UU No. 4 / 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini memberikan hak kepada masyarakat termasuk masyarakat hukum adat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1).
r. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k undang-undang ini menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bahwa salah satu asa PPLH adalah kearifan local.
s. Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya. UU NO. 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol Nagoya. Kebijakan ini membuka peluang untuk pengaturan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimiliki MHA secara adil dan  seimbang. Namun berbagai isu penting diperkirakan akan mewarnai implementasi Protokol Nagoya, seperti: (1) Kapasitas dalam melaksanakan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan bersama; (2) Kesulitan yang dihadapi menentukan kelompok masyarakat mana yang paling berhak untuk menerima pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; (3) Penetapan kelembagaan adat representasi masyarakat hukum adat.
t. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui UU Desa dimungkinkan perubahan: Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan. Desa/Desa Adat dapat berubah status, digabung atau dihapus,  berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah.
u. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan
Keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak MHA. Ada berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan di atas, antara lain ketidak tersediaan data dasar keberadaan MHA dan kearifan lokal.
(ropian koenang).

COMMENTS

Nama

Aceh,10,ACEH SINGKIL,42,Aceh Tamiang,22,Aceh Tengah,45,ambon,1,BALAESANG,1,Banda Aceh,3,Bandung,34,Bangka Belitung,2,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,Bangun Purba,1,Banjar,12,Banjarnegara,1,Banten,8,Banyuasin,5,Banyuwangi,25,Barru,1,Batam,57,batang,2,Bekasi,261,Belitung,44,Beltim,75,Bener Meriah,79,BENGKALIS,3,Bengkayang,24,BER,3,Berita terkini,1621,Bintan,8,Blitar,4,BNN,1,Bogor,146,Bola,1,bolmong,103,bolmong utara,1,boltim,9,BOYOLALI,1,Brebes,38,Bukit Tinggi,15,Buol,24,Ciamis,11,Cianjur,2,Cibinong,1,Cikarang,10,Cilacap,5,Cilegon,3,Cileungsi,41,Cirebon,169,Dabo Singkep,81,Daerah,6148,Dairi,54,Deli Serdang,6,Depok,92,derah,3,Dolok,4,Doloksanggul,4,Donggala,2,DPRD Kab. Bekasi,10,DPRD Kota Bekasi,6,Dumoga,15,Ekonomi,3,Garut,13,Gowa,3,Gunung Putri,2,Hukum,11,Indramayu,7,Jabar,6,jaka,1,Jakarta,208,Jambi,21,Jawa Barat,8,Jawa Tengah,3,Jawa Timur,7,Jayapura,1,Jember,2,Jeneponto,1,Jepara,27,Jombang,3,kab,1,Kab. Brebes,3,Kab. Kuningan,6,Kab. Minahasa Tenggara,1,Kab. Serang,2,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,8,Kab. Tasikmalaya,15,Kab.Bandung,129,Kab.Bekasi,57,Kab.Malang,1,Kab.Samosir,2,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,kab.sorong,1,Kab.Sumedang,8,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,Kajen,2,Kalbar,35,Kalimantan Barat,1,kalimantan timur,5,Kalsel,7,Kalteng,40,Kaltim,12,Kampar,7,Kampar Riau,8,Kapuas Hulu,219,Karawang,27,Kec.Ukui,1,Kediri,3,Kendari,2,Kepulauan Riau,5,Kerinci,3,Korupsi,9,Kota Sorong,3,Kotabumi,1,Kotamobagu,10,Kronjo,1,Kuala Kapuas,5,Kuala Tungkal,1,KUDUS,10,Kuningan,117,KUTAI KERTANEGARA,1,Kutai Timur,11,Kutim,1,Labuhan Batu,4,Labura,79,Lahat,12,Lampung,26,Lampung Barat,24,LAMPUNG METRO,30,Lampung Tengah,4,Lampung Timur,217,Lampung Utara,70,LANTAMAL V,3,lebak,3,Lingga,477,Loksado,1,Lombok,4,lotim.berita terkini,23,Lubuk Pakam,4,Lumajang,1,Lumanjang,1,Luwuk,7,Magelang,1,Majalengka,32,makassar,2,Malang,69,Maluku,3,Maluku tengah,2,MAMAJU.RN,2,Manado,7,Manokwari,3,Mauk,2,medan,10,Mekar Baru,1,Mesuji,62,metro,57,Minahasa Selatan,2,Minahasa Tenggara,2,Minut,1,Mojokerto,146,morowali,1,Muara Belida,1,Muara Enim,74,Musi Banyuasin,10,Nasional,15,Natuna,87,NTB,1,Ogan Ilir,3,Oku Selatan,125,Oku Timur,4,Opini,1,Padang,2,Padang Lawas,11,Pagaralam,9,Pagimana,1,Pakpak Bharat,12,Pakuhaji,2,Palangka raya,193,Palas,8,Palembang,13,Palu,84,Paluta,6,Pandeglang,535,Pangkalpinang,2,Papandayan,1,Papua,3,Parigi,6,Parigi Moutong,7,PARIMO,1,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,10,Pasuruan,1,Patia,1,PAYAKUMBUH,1,Pekalongan,24,Pekanbaru,124,pelalawan,15,Pematangsiantar,29,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,3,Pendidikan,75,Pilkada,1,Polhukam,145,Politik,1,Pontianak,51,Poso,1,Pulang Pisau,4,Purwakarta,371,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Selebrity,2,Riau,78,Rokan Hilir,9,Sabang,57,Samarinda,22,Sampit,213,sar,1,Sarolangun,73,Selayar,10,Semarang,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,14,Serdang Bedagai,32,Sergai,23,Seruyan,4,Sibolga,7,SIDRAP,5,Sigi,20,Simalungun,24,Sinjai,4,Solok Selatan,7,Sorong,29,Subang,32,Sukabumi,51,Sulawesi,2,Sulawesi Selatan,31,sulawesi tengah,30,Sulsel,7,Sulteng,176,Sulut,242,Sumatera Selatan,1,sumba barat,1,Sumbar,16,Sumedang,1,sumsel,4,Sumut,54,Sungai Penuh,1,Takalar,19,Tambraw - RN,1,Tangerang,277,Tanjab Barat,290,Tanjab Timur,15,Tanjung Enim,1,Tapanuli Selatan,1,Tapanuli Tengah,15,Tapanuli Utara,10,Tasikmalaya,42,Tebing Tinggi,62,Tegal,11,Terkini,6556,terkiri,3,Timika,1,Tolitoli,308,Touna,1,Trenggalek,7,Tulang Bawang,8,Tulang Bawang Barat,2,Tulungagung,74,Waisai,4,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Penyelesaian Sengketa Gunung Tiga Lokasi Tambang PT.BAQ
Penyelesaian Sengketa Gunung Tiga Lokasi Tambang PT.BAQ
https://4.bp.blogspot.com/-ZGaXM_WaUUE/W-U_CHf9r7I/AAAAAAABn0M/DgwYnxb4LzYomJpz33YvSRDxcsUFzjBFACLcBGAs/s320/IMG-20181109-WA0062.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ZGaXM_WaUUE/W-U_CHf9r7I/AAAAAAABn0M/DgwYnxb4LzYomJpz33YvSRDxcsUFzjBFACLcBGAs/s72-c/IMG-20181109-WA0062.jpg
RADAR NUSANTARA NEWS
http://www.radarnusantara.com/2018/11/penyelesaian-sengketa-gunung-tiga.html
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/2018/11/penyelesaian-sengketa-gunung-tiga.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy