Selain Tokoh Mayarakat SMP, Aktivis Komando Juga Akan Galar Aksi Demo Turun Jalan

Pandeglang. RN Sebelumnya Ancaman Unjuk rasa kepada Badan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Seju...

Pandeglang. RN
Sebelumnya Ancaman Unjuk rasa kepada Badan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Sejumlah Komite dan Tokoh masyarakat, Namun kali ini ancaman lain juga datang dari pihak aktivis Komando Kabupaten Pandeglang, Kata Sekertaris Komando Fakih Topan Akan menggelar aksi demo ke jalan bila betul-betul surat yang di layangkan oleh komite dan sejumlah tokoh masyarakat soal tuntutan mutasi SMP yang ada di Kabupaten Pandeglang  di abaikan atau   tidak di tanggapi oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) Pandeglang, artinya Mutasi Kepsek SMPN itu tidak segara di batalkan maka pihaknya akan turun aksi demo ke jalan.

"Kami akan turun kejalan gelar aksi demo untuk membantu kepala sekolah yang merasa terdzolimi di pastikan sampai titik darah penghabisan bila betul-betul mutasi kepala sekolah SMPN  yang di gelar pada hari jum'at 9 November 2018 lalu, sudah melabarak aturan, sesuai yang termaktub dalam Perbub Pandeglang  no 36/2017 tentang Penugasan guru sebagai Kepala sekolah, Permendikbud no 6/2018 tentang Masa tugas atau Jabatan kepala sekolah  serta melanggar Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 116 ayat 1 yang menyatakan. Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi," Kecamnya Fakih Topan Sekertaris Komando Pandeglang kepada radarnusantar.com senin pagi (19/11).

Selain itu, Pihaknya (Aktivis Komando*red) berharap kepada badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pandeglang, sebelum Tomas dan Komite SMP beserta Aktifis turun kelapangan untuk aksi demo karena mosi ke tidak-percayaan terhadap badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan lebih baik mutasi kepsek tersebut segara di tinjau ulang dan segara di batalkan.

"Bila betul-betul melabrak aturan mutasi kepsek kali ini, lebih baik di tinjau ulang dan segera di batalkan, jangan mengundang Mosi sejumlah komite dan tokoh masyarakat SMP dan aktivis. Yang nantinya berakibat cermin buruk bagi pemerintahan Kabupaten Pandeglang sendiri," pungkasnya.***(hadi).