Biaya ATK Sekretariat Pemkab Lamtim Dimark-Up Rp.25 M ?

Lampung Timur, RN . Tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan cara melakukan mark-up atau penggelembungan biaya belanja pengadaan alat tulis...

Lampung Timur, RN. Tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan cara melakukan mark-up atau penggelembungan biaya belanja pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp. 25, 242, 200, 000. sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur (Lamtim) tahun 2018. Perbuatan itu terindikasi dilakukan oleh oknum pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Praktek itu diduga merupakan akal-akalan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dan atau korporasi.

“Anggaran Rp 25 Miliar lebih ini penggunaannya dinilai sangat berlebihan dan tak sesuai logika sederhana. Pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur terkesan boros dalam menggunakan anggaran. Sehingga, paket pengadaan ATK ini diduga menjadi ajang korupsi berjamaah bagi para oknum pejabat",Kata sumber terpercaya seperti dilansir dari pesonalampungnews.com dan diberitakan beberapa media online baru - baru ini.

Menurutnya, kalau memang indikasinya benar, murni tidak ada unsur manipulasi dengan tujuan untuk memperkaya diri, orang lain dan korporasi. Biaya untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK) tidak mungkin angkanya akan mencapai nilai hingga puluhan miliar rupiah.

“Sekalipun itu untuk kebutuhan yang digunakan dalam kurun waktu selama setahun, apa gak salah, masak hanya kebutuhan ATK untuk kegiatan penyusunan laporan realisasi keuangan, Pemdakab Lamtim menghabiskan dana sampai Rp 25 Miliaran. Jelas ini merupakan potensi, menjadi peluang dan kesempatan untuk melakukan pemborosan keuangan",tegasnya.

Logika sederhananya, lanjut sumber, ATK yang identik dengan barang-barang alat tulis seperti pulpen atau pena, pensil, spidol, stabilo, penggaris, penghapus dan juga rautan. Kertas HVS biasa berbagai ukuran, kertas foto, kertas print, kertas fax, kertas continuous form, buku tanda terima tamu, buku kwitansi, buku tulis biasa, buku kas, buku folio, buku nota, buku surat jalan hingga jenis buku ekspedisi. Stapler, perforator, cutter, stempel, kalkulator dan bak stempel.

"Jika semua itu menghabiskan anggaran sebesar Rp25 Miliar saya jadi curiga. Seharusnya, setiap keuangan Negara dikelola secara tertib, taat ketentuan, peraturan perundang-undangan. Efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntable atau benar - benar dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa kepatuhan dan kepatutan", jelasnya.

Sumber itu menambahkan, "ada dugaan kuat ajang korupsi berjamaah ini dilakukan pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Modusnya, melakukan perbuatan mark-up atau penggelembungan atas rincian penggunaan berjenis anggaran pada paket pengadaan ATK yang dilakukan dengan unsur sengaja yang diciptakan untuk menambah pundi - pundi kekayaan oknum pejabat",ungkapnya.

Menyikapi adanya berita tentang dugaan mark-up dana ATK yang telah viral menjadi sajian hangat menu utama dibeberapa media online, Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Timur (Lamtim) Syachruddin Putera, selaku pengguna anggaran ketika dikonfirmasi tentang sejauhmana kebenaran dan keterlibatannya. Untuk itu, ia akan melakukan cross check terlebih dahulu, kebetulan pihaknya tidak berada di Sukadana Lampung Timur.
"Coba nanti saya cek dulu, saya lagi tidak di Sukadana",Kata Syachruddin Putera Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Jumat, 21/12 pukul 22:47 WIB yang disampaikannya melalui aplikasi WhatssApp.

Mengetahui indikasi perihal tersebut, Koordinator Daerah (Korda) Organisasi Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Sidik Ali,SPd,I telah memperkenankan jajarannya untuk melakukan pengumpulan data (Pukdata) dan bahan keterangan (Pulbaket). Selanjutnya, pihaknya akan segera menerbitkan surat perintah investigasi lapangan (SPIL) untuk tim investigasi melakukan investigasi terkait dugaan mark-up biaya belanja pengadaan ATK Rp. 25,2 miliar yang dilakukan oknum pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

"Silahkan Puldata dan Pulbaket, nanti dikeluarkan SPIL sesuai dengan jumlah tim",tegas Sidik Korda Organisasi JPK Lamtim Jumat, 21/12 pukul 18:40 WIB melalui WhatssApp group.
(Ropi).