Dikbud & Bawaslu Pandeglang Di Demo, Mahasiswa: Mendesak Ketua MKKS Di Tindak Tegas

Pandeglang RN Rotasi dan Mutasi Kepala Sekolah SMP di Lingkup Dinas Pendidikan Pandeglang berujung pada Aksi Unjuk rasa para Mahasiswa y...

Pandeglang RN
Rotasi dan Mutasi Kepala Sekolah SMP di Lingkup Dinas Pendidikan Pandeglang berujung pada Aksi Unjuk rasa para Mahasiswa yang tergabung dari Aktivis  Barisan Pemuda Penggiat Demokrasi dan Anti Korupsi (BAPPEDAS) Banten.

Aksi Unjuk rasa yang di gelar dihalaman Kantor Dindikbud Dan Bawaslu Pandeglang pada hari Kamis 6 Desember 2018 mendesak .

"BAWASLU Pandeglang Harus Besikap Responsif Cerdas, Tegas Terhadap ASN/PNS yang diduga melakukan Politik Praktis Dan Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (BAPERJAKAT) untuk segera meninjau ulang terkait Rotasi Mutasi Kepala Sekolah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Nov 2018 dan Sertijab pada tanggal 23 Nov 2018 yang diduga dijadikan kepentingan politik praktis untuk mensukseskan pileg 2019 pada salah satu calon DPR RI." Ucapnya Jubir Matin Alwadud

Selain itu Fakih Topan menilai Rotasi Mutasi Kepala Sekolah SMPN yang di gelar pada 9 November 2018 di lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang dinilai Cacat Hukum Karena di tumpangi kepentingan Politik Praktis.  Padahal aturannya sudah jelas Dalam hal ini "Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)." Ujar Faqih

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik" tuturnya.

"kami meminta kepada Dinas Pendidikan dan Bawaslu Pandeglang untuk Pecat dan turunkan pangkat golongan saudara Sahri & Baihaqi yang diduga melanggar PERPU pemilu tentang Netralitas ASN. Bubarkan MKKS  Forum ( Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ) karena hanya dijadikn wadah kepentingan pribadi, kelompok & Klain Politiknya, sehingga bagaikan surat menyurat diatas air, anak sendiri disayangi anak tiri dibengkongi." Bebernya.

Kepada Hj. Irna Narulita Sebagai Bupati Pandeglang harus meletakan jabatannya secara legowo, karena dianggap tidak becus dalam melakukan pembinaan terhadap ASN & OPD, yang diduga tidak menjaga netralitas dan berapilisiasi dengan partai politik serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden, DPD, DPR, DPRD. Prov dan DPRD. Kab. "demikian sekelumit acak amburadul nya Aparat Sipil Negara ( ASN ) atau Pegawai Negri Sipil ( PNS ) dan OPD yang ada diwilayah Pandeglang." Ujar mereka dalam orasinya di kantor Dindikbud Pandeglang

Sementara awak media radarnusantara.com saat menyambangi Dinas Pendidikan untuk bisa mengkonfimasi Kepala Dinas di Ruangan Kantor nya tidak di temukan bahkan di hubungi melalui telephone gengamnya tidak menjawab. Diduga Kadis tidak ada dikantor, Akan tetapi awak media bertemu dengan salah seorang pegawai di Lingkup Dinas Pendidikan ia mengatakan Mutasi itu bukan ulah Kadisdik karena dirinya mengaku tahu betul soal mutasi tersebut terjadi seperti ini,

"didepan saya Kadisdik itu di Todong untuk menandatangani usulan mutasi tersebut Karena usulan tersebut bukan dari Dinas Pendidikan Ke Baparjakat, Tapi dari Baperjakat ke Dinas Pendidikan," Ucap Narasumber dari Dinas Pendidikan yang enggan di sebutkan namanya. ***(Hadi).