KPK di mintak Usut Sisa Dana Otsus senilai 6,7 miliar tahun 2017, Ini kata Kepala BPKK aceh singkil

Aceh Singkil RN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dimintak untuk turun ke Aceh Singkil, mengusut dugaan lenyap nya dana otsus tahun 20...

Aceh Singkil RN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dimintak untuk turun ke Aceh Singkil, mengusut dugaan lenyap nya dana otsus tahun
2017 senilai Rp 6,7 Miliar. Razaliardi Manik Direktur LSM Central Hukum dan ke Adilan(CHK) kepada sejumlah awak media di Singkil Sabtu
(8/12/2018).mengatakan,
“Dengan tidak dianggarkannya dalam APBK Perubahan, maka tidak bisa dipertanggung jawabkan pengeluarannya menurut peraturan
pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," bebernya.

Mantan Ketua Umum Angkatan Muda Penegak Reformasi (AMPER) Kepulauan Riau 1998 itu menyebutkan, dalam Rancangan Qanun tentang
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK 2017 Aceh Singkil terdapat selisih dan perbedaan antara SAL menurut buku dan angka SAL menurut
fisik. Ia mencontohkan SAL alokasi anggaran pembangunan Mesjid Raya Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, tahun anggaran 2017
lalu.dugaan raibnya Rp 6,7 Miliar Sisa anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2017. "Sisa anggaran dana Otsus itu adalah
merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dimana penggunaannya belum mendapat persetujuan dari DPRK," kata nya.

namun, anggaran pembangunan Masjid Raya tersebut dialokasikan sebesar Rp 4.641.256.000,00,Sedangkan realisasinya hanya 43% atau
sebesar Rp 1.995.740.080,00.
Dengan demikian, maka terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 2.645.515.920,00. “Dana sebesar Rp 2.645.515.920,00 ini
seharusnya menjadi Silpa, tapi coba lihat di APBK 2018 Aceh Singkil, berapa Silpa yang merupakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran
2018, itu salah satu contoh kecil," ujarnya.

Apabila terjadi selisih/perbedaan angka SAL, maka BPKK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan penelitian penyebab terjadinya
selisih angka SAL untuk menetapkan langkah penggunaan yang diperlukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan dilaporkan kepada Bupati
selaku pemegang kekuasaan anggaran paling lambat sebelum diajukan Rancangan Qanun yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran, berkenaan.

“Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(Silpa) / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)”,
terangnya. Mantan wartawan Harian Angkatan Bersejata ini mengaku akan melaporkan persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran sisa dana
Otsus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. “Benar, kita berencana menyampaikan kepada KPK untuk di telaah,"
ungkapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil Aidil Yudi Irawan mengatakan, saldo kas
dengan saldo buku dalam catatan ada sisa Otsus tahun anggaran 2017 sebesar Rp6,7 Miliar.

Dijelaskannya, pada tahun anggaran 2017 terdapat
beberapa kegiatan - kegiatan yang tidak terealisasi hingga akhir anggaran 2017. Ada pula beberapa pendapatan yang tidak terealisasi, yang
penggunaannya lebih kepada operasional kantor, tunjangan pegawai(TC) hal - hal yang memang digunakan secara umum.
Bisa saya sampaikan, sisa dana Otsus itu, dipakai untuk kegiatan - kegiatan pemerintah pada tahun berjalan, seperti TC, kegiatan rutin dan
operasional kantor. Kegiatan tersebut harus kita bayarkan melalui saldo dana Otsus. Lantaran kegiatan yang sudah dianggarkan dan masuk
dalam DPA mengalami kekurangan anggaran.

Artinya di dalam manajemen kas ada kegiatan yang mendesak dan lain- lain yang memang sudah
dianggarkan dan terpaksa dilaksanakan kegiatan menggunakan dana otsus tersebut karena belum terpakai. Selanjutnya Otsus 2017 senilai
Rp6,7 miliar tersebut dikembalikan pada tahun anggaran 2018. Sementara untuk realisasi fisik yang diperuntukkan pembangunan masjid,
jembatan Kuala baru, dan menara Lipat Kajang sudah kembali dianggarkan pada tahun anggaran 2019.

Kendati Aidil sempat membantah jika dana Otsus tersebut dialihkan kepada belanja pegawai, kegiatan rutin Dinas Kesehatan yang sifatnya
tidak mendesak hingga mencapai Rp5 miliar. Namun disebutkannya kegiatan belanja dan rutin tersebut sudah masuk dalam DPA. Namun
karena ada belanja pegawai yang tidak mencukupi, sehingga diambil dari dana SAL tersebut, terangnya lagi.(sukri malau)