PT delima makmur bertahun-tahun tak punya izin galian C pemkab aceh singkil harus menindak

Aceh singkil RN -PT delima makmur sudah bertahun-tahun ber oprasi, tambang pasir atau kerikil yang di sebut galian C,di duga tak punya i...

Aceh singkil RN-PT delima makmur sudah bertahun-tahun ber oprasi, tambang pasir atau kerikil yang di sebut galian C,di duga tak punya izin,
pemkab aceh singkil harus menindak.galian C,yang dilakukan oleh pihak perusahan itu yang diperuntukkan menimbun jalan perusahan
perkebunan kelapa sawit.

Milik PT delima makmur adapun galian c, yang dilakun oleh pihak terkait, jelas-jelas tidak memiliki perijinan dari
pemerintah provinsi maupun,pemerintah daerah kabupaten aceh singkil.ketika awak media mengkompirmasi kepala bagian dinas perpajakan
Adi yusman,S.sos. senen(10/12/2018)mengatakan galian C, Yang dilakukan oleh pihak PT. Delima makmur jelas-jelas tidak memiliki izin galian C.

seperti lajimnya kita sebut batu sertu.setiap galian C harus memiliki perijinan, membayar 10/persen dari hasil yang mereka ambil didasari
ketebalan penimbunan sebuah acuan penghitungan dilapangan baru kita hitung jumlah keseluruhan berapa ribu kubik yang sudah di ambil.

Ia menambahkan” kami juga sudah menghubungi humas pihak perusahan untuk datang ke kantor kita namun tidak dihiraukan oleh
mereka.atas perbuatan pihak perusahan jelas-jelas melawan hukum sesui peraturan dan per undang-undang dan Qanun No 10 tahun 2011,
“kata adi yusman.

Di tempat terpisah,awak media juga mengkomfirmasi, warga biskang kecamatan danau paris,Pardomuan tumangger, mereka masyarakat
kecamatan danau paris itu adalah lansung berdampingan dengan perusahan PT delima makmur aceh singkil.Di dalam HGU atau pun yang masih
sengketa lahan sudah habis di korak korek perusahan tersebut.”kata Prd nama panggilan nya.

Mereka mengeruk ada empat titik Mulai dari, Simpang kanan satu(SK I) sampai dengan SK IV.sepengetahuan kami mereka tidak mempunyai,
izin dan kami dari masyarakat pernah mempertanyakan kepada pihak perusahan, namun kami hanya bertemu dengan pihak kontraktor,
mereka dari medan dan kata mereka di suruh oleh pihak perusahan.akibat dari pengerukan tersebut berdampak kekeruhan sungai dan tidak
bisa di kosumsi oleh warga, mulai dari sungai,yang mengaliri sungai napa galuh, dan danau paris, keruh sampai desa situban makmur, dan
danau pinang, lae balno, keruh tidak bisa untuk me masak,umum nya masyarakat pinggiran sungai tersebut dari desa biskang wilayah nya
pengambilan batu sampai ke SK III PT delima makmur.

Kami memintak kepada pemerintah kabupaten aceh singkil ter khusus bupati selaku
penguasa,dan dinas terkait kami berharap agar PT delima makmur segera di tindak sesuai dengan aturan “mereka,ilegal, beroperasi tanpa izin
pemerintah Sementara sudah jelas,di dalam peraturan dan undang-undang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, terutama Pasal
17 yang mengatur izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Para pengelola
atau pemiliknya, terancam dikenakan sanksi pidana sesuai UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bab XXIII tentang
Ketentuan Pidana Pasal 158, yang menyatakan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, 67 dan 74, dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

“Mereka menurut kami sudah melanggar, kami memintak kepada pemkab aceh singkil untuk memeriksa, pihak Perusahan dan selanjutnya
diproses secara hukum.”tuturnya,jangan hanya hokum itu tumpul ke atas tajam kebawah, ketika masyarakat mengambil kayu api di katakan
ilegal, lalu di tangkap ketika perusahan mengeruk pura-pura tutup mata, mereka beroperasi di wilayah Kecamatan danau paris sepengetahun
kami dari tahun 2016 sampai saat sekarang”kata prd.(sukri malau)