Rapat Konsolidasi Pengurus Organisasi "JPK" Korda Lamtim.

Lampung Timur, RN. Rapat Konsolidasi dilaksanakan olehnya Pengurus dan Personalia Koordinator Daerah Lampung Timur Jaringan Pemberantasa...

Lampung Timur, RN. Rapat Konsolidasi dilaksanakan olehnya Pengurus dan Personalia Koordinator Daerah Lampung Timur Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Periode 2018 - 2019, Kamis 13/12 jam 10:00 WIB diruang pertemuan Sekretariat di Jalan Kemas Putra Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana.
Rapat Konsolidasi dipimpin Koordinator Daerah Organisasi JPK Lamtim, Sidik Ali.

Tujuan rapat konsolidasi guna memberikan pemahaman dan pemantapan terhadap para pengurus tentang rencana kegiatan sesuai agenda program kerja. Dimana organisasi JPK hadir ditengah kehidupan sosial masyarakat disamping bermitra dengan Pemerintah. JPK akan mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Menerima aspirasi terkait persoalan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Kritikan dan saran maupun masukan dari Organisasi JPK dilakukan konstruktif bersifat membangun yang seharusnya diterima Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
"Banyak kritik JPK dilakukan konstruktif, yang sifatnya bertujuan baik, membangun dan harus diterima",tegas Sekretaris Daerah Organisasi  JPK Korda Lampung Timur, M, Mirwan Shopik, Kamis 13/12 jam 10:00 WIB usai rapat konsolidasi di ruang pertemuan Sekretariat setempat.

Pihaknya menilai, terdapat kebijakan yang terindikasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat Lampung Timur. Hal itu merupakan peran pihak eksekutif dan legislatif menyinkronkan.
"Ada juga kebijakan yang saya bilang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disinilah lembaga eksekutif dan legislatif dan yudikatif bisa menyinkronkan kembali arah daripada kebijakan itu",jelas Mirwan.

JPK tidak menginginkan sampai terjadi kebijakan - kebijakan yang dilaksanakan tanpa kajian dan penelaahan. Seiring berjalannya waktu disertai pengeluaran anggaran tanpa output yang jelas.
"Jangan sampai kebijakan - kebijakan itu dilakukan tanpa kajian dan telaahan. Karena banyak program yang terkesan tidak mempunyai nilai manfaat. Sementara waktu terus berlalu dan terlewati dan anggaran yang dikeluarkan tanpa mempunyai output yang jelas",paparnya.

Organisasi JPK hadir ditengah - tengah masyarakat dan bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berperan menjadi penengah. Untuk itu, sebagai mitra apapun bentuknya kritik dan saran sebagai aspirasi masyarakat harus diterima.
"JPK hadir ditengah - tengah masyarakat, bermitra dengan Pemkab Lamtim sebagai penengah. Oleh karena itu, dalam sisi kemitraan, apapun kritik dan saran itu kalau memang sesuai harapan publik harus diterima",terangnya.

Pemerintah berdiri diatas dasar dan norma sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, eksistensi Organisasi JPK dibutuhkan.
"Pemerintah ini berdiri diatas dasar - dasar dan norma - norma, demi kepentingan masyarakat. Bukan berdiri diatas kepentingan diri sendiri dan kelompok, eksistensi JPK perlu ada",pungkas Sekretaris Daerah.

Susunan Pengurus dan Personalia Koordinator Daerah Lampung Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/Kpts-JPK/DPN/XII/2019.
Adapun nama - nama serta susunan formatur personalia JPK Korda Lamtim diantaranya Koordinator Daerah Sidik Ali, SPd,I, Sekretaris Daerah, M. Mirwan Shopik. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Ariansyah, Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Al Basid.

Ketua Bidang Investigasi, Ropian Kunang, Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Masyarakat, Samsi. Ketua Bidang Tata Kelola dan Kebijakan Pemerintah Daerah, Dian Ansori, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kemas Hasanudin. Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat, Jhoni Saputra, SE. Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda, Abdul Rahman. Ketua Investigator Kecamatan, Eri Irmi.

Surat Keputusan Susunan Pengurus dan Personalia Koordinator Daerah Organisasi JPK Lampung Timur diterbitkan di Jakarta oleh Dr. Ery Setya Negara,SE,SH,MH Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Pemberantasan Korupsi Presiden JPK, tertanggal, 12 Desember 2018. (Rop)

Area lampiran