Hj Yeni; Kepala Sekolah “Bodoh” Kalau Tidak Bergerak

Cirebon, RN Kepala Sekolah merupakan sosok penentu dalam pengembangan pendidikan di tingkat persekolahan. Dari deretan birokrasi yang t...

Cirebon, RN

Kepala Sekolah merupakan sosok penentu dalam pengembangan pendidikan di tingkat persekolahan. Dari deretan birokrasi yang terkait dengan kiprah pendidikan, kepala sekolah memiliki peran sebagai pelaksana dari semua program pendidikan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat

sampai ke tingkat operasional di sekolah. 

“ Makanya, dikatakan sosok kepala sekolah bodoh kalau tidak bergerak untuk kemajuan pendidikan”. Kata Kepala sekolah SMPN 1 Talun Kab. Cirebon, Hj Yeni Suryani SPd MPd kepada RN saat dikonfirmasi terkait persiapan UNBK mandiri yang akan dilaksanakan disekolahannya itu, Senen (07/01/2019)

Menurutnya. Dengan tidak menyepelekan peran tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, maju mundurnya pendidikan sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan kepala sekolah dalam mengimplementasikan visi pendidikan yang akan dicapai oleh sekolahnya. Penyebab rendahnya mutu pendidikan tentu tidak lepas dari peran guru dan kepemimpinan seorang kepala sekolah sebagai top leadernya. 

Dikatakanannya. Melihat pentingnya fungsi kepemimpinan kepala sekolah, maka usaha untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi bukanlah pekerjaan mudah bagi kepala sekolah karena kegiatan berlangsung dalam sebuah proses panjang yang direncanakan dan diprogram secara baik pula. Untuk mencapai kualitas pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya, maka seorang kepala sekolah harus memiliki visi yang jelas dalam memimpin sekolahnya, yaitu visi yang berorientasi kepada mutu pendidikan.

“ Artinya. Dengan keberanian kepala sekolah mengungkapkan keingianan tercapainya sebuah program pendidikan kepada wali murid untuk kemajuan anak didiknya merupakan satu langkah meraih keberhasilan. Dan wali murid bodoh kalau tidak merespon sebuah rencana sekolah bertujuan kemajuan pendidikan”. Ujar Hj Yeni

Terkait persoalan persiapan UNBK disekolahan yang dibinaya, kembali Beliau meneruskankan. Dari iuran yang diperoleh hampir 50 % lebih sudah masuk ke-khas sekolah. Dan dari perolehan iuran itu sudah dibelanjakan 50 unit computer, Server, Nambah Daya Listrik dan perbaikan ruang LAB. karena menurutnya jumlah dari 3 LAB ada 2 ruang yang perlu direhab.

Dan kalau sekolah selalu mengharapkan pemberian dari Pemerintah. Diyakini, sekolah akan tertinggal dengan sekolah yang memiliki kepala sekolah yang inovatif dan selalu berani (dalam tanda kutip)mengambil kebijakan demi kemajuan itu sendiri. “ Dan jujur, lebih baik mengambil iuran besar ada bentuknya, dari pada mengambil iuran sedikit tapi tidak ada wujudnya”. Ujar Hj Yeni.

Seperti diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya, SMPN 1 Talun telah melakukan upaya memungut dana iuran kepada walimurid berajumlah 830 siswa, dengan perincian siswa kelas VII Rp 650 ribu, Kelas VIII Rp 650 ribu dan Kelas IX Rp 750 ribu. Dengan dalih untuk menyukseskan program UNBK dan sudah ada se-izin (restu) Camat dan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kab. Cirebon.

Sementara. Menanggapi persoalan dana iuran UNBK yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Ketua LSM Baret (Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal) H Iwan. Mengatakan apapun dalihnya hal itu berlawanan dengan Perpres NO 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Terlebih angka rupiah yang diminta cukup banyak nominalnya.

Kendati demikian, terkait dengan surat edaran Kementrian dan diteruskan ke-Dinas Pendidikan untuk program UNBK  meminta untuk pihak sekolah tidak memanfaatkan menjadi sebuah istilah berbeda dengan tujuan pungutan liar. "Sekolah tidak boleh menjadikan kesempatan anjuran surat edaran itu untuk pungutan liar”. Tegas H Iwan. (Panjet/Hasan/Riston)