Korda JPK Lamtim Minta Kejari Sukadana Tangani Bansos Rp. 11,6 Miliar ?

Lampung Timur, RN. Jaringan Pemberantasan Korupsi ( JPK ) Kordinator Daerah (Korda) Kabupaten Lampung Timur meminta Kejaksaan Negeri Suka...

Lampung Timur, RN. Jaringan Pemberantasan Korupsi ( JPK ) Kordinator Daerah (Korda) Kabupaten Lampung Timur meminta Kejaksaan Negeri Sukadana untuk segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan adanya dugaan manipulasi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp.11,645 Milyar sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur hingga tuntas.

Perlu untuk diketahui bahwa dana bansos tersebut diperuntukkan bagi ORMAS, OKP, ORNOP, LSM, LEMBAGA PERS dan beberapa lembaga lainnya di Kabupaten Lampung Timur, yang mengarah kepada adanya dugaan aksi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ( KKN ), unsur memperkaya diri sendiri, kelompok dan golongan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Loundering ) dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

"JPK Korda Lamtim sudah melakukan komunikasi dan klarifikasi kepada beberapa organisasi yang disebutkan menerima dana bansos tersebut seperti Forum Perkumpulan Petani Pemakai Air ( FK.P3A ) Rp.300 juta, LSM Kampud Rp.15 juta, LSM KPK Rp.10 juta, dan LSM Topan RI sebesar Rp.10 juta, namun yang bersangkutan Menolak dan Membantah Keras bahwa tidak pernah merasa menerima atau mendapatkan Aliran Dana itu",tegas Sidik Ali Korda KOK Lamtim, Jumat, 4/1 pukul 14:00 WIB diruang pertemuan kantor sekretariat setempat.

"Patut kami menduga telah terjadi kebocoran anggaran dengan cara memanipulasi dan mengatasnamakan lembaga penerima bantuan tersebut, tetapi dana bantuan itu tidak sampai kepada pihak-pihak yang seharusnya berhak menerima",jelasnya.

"Sampai release ini dikeluarkan, JPK menengarai ada pihak-pihak yang bermain dengan dana ini. Kejaksaan Negeri Sukadana harus cepat memeriksa pihak yang terkait atas dana bansos Pemkab Lamtim, sesegera mungkin, JPK akan mengawal masalah ini sampai tuntas. Tidak bisa main-main, ini menyangkut anggaran daerah serta rasa keadilan serta hak-hak yang sepatutnya diterima, tidak boleh dihilangkan atau dimanipulasi, apalagi dengan cara culas dan tidak terpuji demi mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak",terangnya.

"Kejaksaan harus Pro Aktif menyangkut masalah ini dan JPK yakin dan percaya Kejaksaan Negeri Sukadana mampu menyimpulkan Benang Merah kasus ini, kalau perlu kami akan buatkan Laporan Resmi sehingga menjadi Delik Aduan agar supaya hukum tetap berjalan di relnya ( Rule of Law ) tidak ada yang kebal hukum dinegara ini dan semua sama dihadapan Hukum ( Before the Law )",ungkapnya.

"Ini harus cepat dituntaskan kami menganggap urgent dan mendesak, menyangkut kepentingan khalayak dan ini dapat menjadi pintu masuk terhadap indikasi penyimpangan-penyimpangan lain. Hal positif lainnya agar memberikan efek jera bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah agar tidak bermain-main dengan anggaran yang notabenenya uang rakyat yang diperuntukkan bagi pembangunan",pungkasnya.
(ROP/TIM JPK).