PENDAMPING PKH DI DUGA INTIMIDASI KPM BPNT

Radar Nusantara, Kab Bandung Bantuan sosial selalu jadi magnet tersendiri, tidak terkecuali Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program yan...

Radar Nusantara, Kab Bandung
Bantuan sosial selalu jadi magnet tersendiri, tidak terkecuali Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program yang di gawangi oleh Kementerian Sosial ini di kabupaten Bandung di luncurkan pada bulan Mei lalu.
Di mulai dari saat sosialisasi, program ini telah menuai kontroversi terutama tentang pensuplay komoditi dan pihak penyalur. Akibat banyaknya pihak yang berkepentingan, semakin rawan terjadi penyelewengan di lapangan. Dengan begini pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lah yang dirugikan. Di wilayah Kabupaten Bandung RN menemukan bentuk penyelewengan terbesar adalah masih terjadi hak KPM yang di bagi bagi oleh aparat setempat, terbanyak di lakukan oleh pengurus RT dan RW dengan alasan pemerataan. Camat selaku penanggung jawab program untuk tingkat kecamatan seharusnya bertindak tegas terhadap bentuk penyelewengan tersebut.
Hal lain yang melenceng dari petunjuk tehknis adalah penggiringan dan pengkoordiran KPM seperti yang terjadi sejak bulan oktober tahun lalu , seperti di Kecamatan Cimaung, Pendamping PKH (program keluarga harapan) Kecamatan mengkoordinir KPM BPNT secara paksa dengan dalih andai tidak mau di koordinir maka uang PKH tidak akan di cairkan sehingga dengan terpaksa menyerahkan kartu kombo miliknya. hampir di semua Hal ini terjadi karena penerima BPNT.
Menurut pengakuan warga, KPM terpaksa mau di koordinir oleh pendamping PKH karena mengaku di takut takuti. " kalau gak dikasihkan kartunya katanya bantuan uang PKH tidak akan di cairkan" ujar salah seorang KPM dengan tubuh ringkihnya mewanti wanti jangan ditulis namanya.
Selain intimidasi, pendamping juga meng iming imingi KPM akan di ikut sertakan di program PKH, ini bagi KPM di luar program PKH.
Saat koordinator PKH kecamatan Cimaung, Amung, di konfirmasi lewat selulernya beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa tidak ada pengkoordiniran, apalagi intimidasi. " ibu ibu secara sukarela menyerahkan kartu kombonya, tidak ada intimidasi" ujar Amung. " apalagi selama ini pihak penyalur BPNT tidak pernah memberi uang kadeudeh pada kami" lanjutnya.
Hal ini bukan terjadi di Cimaung saja. Di wilayah lainnya pun awak RN sering mendapat curhatan masyarakat tentang pemaksaan dari pihak pendamping PKH. Mereka merasa keberatan beras BPNT di berikan satu minggu setelah pencairan. " teu siga di kamari, di gesek langsung tiasa di candak beasna" ujar ma Omah, salah satu KPM penerima.
Tugas dan fungsi pendamping TKSK dan pendamping PKH di jelaskan di dalam pedoman BPNT tahun 2018 halaman 107 bahwa tim koordinasi bansos pangan kecamatan si bantu oleh TKSK dan pendamping PKH dalam pendampingan pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kecamatan dan di Desa / Kelurahan. Aturannya juga di perkuat di Keputusan Bersama 4 Kementrian tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin tanggal 6 Aguatus 2018 lalu mengeluarkan Peraturan Direktur Jendral Nomor 06/4/PER/HK.01/08/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai , tugas danfungsi pendamping tertera di Bab V tentang Tenaga Pelaksana di poin f yang sangat jelas menyatakan bahwa pendamping bertugas mendampingi KPM BPNT selama penyaluran BPNT.
Jadi jelaslah tidak ada aturan manapun yang melegalkan pendamping PKH menjadi penyalur BPNT seperti yang terjadi di wilayah Cimaung.
Saat awak RN mendengar dari salah satu Kader Desa di wilayah Kecamatan Cimaung, di peroleh keterangan mencengangkan bahwa khusus untuk BPNT yang di terima oleh KPM yang masuk di Program PKH ada payung hukum khusus, " saya pernah menegur pendamping PKH yang bernama Juwita bahwa mengkoordinir Kpm Bpnt bertentangan dengan Pedum, eh jawabnya dia tidak takut , silahkan kalau mau melaporkan , toh kami punya payung hukum khusus. Ujar kader tersebut menirukan jawaban dari pendamping PKH tersebut. (ZAENAL).