PERBUB PTSL AKAN SEGERA DIKELUARKA PEMKAB TASIKMALAYA

                                Singaparna.RN Pemkab Tasikmalaya ditegaskan bakal segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk m...

       

                       
Singaparna.RN
Pemkab Tasikmalaya ditegaskan bakal segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menjadi payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan di lapangan pemerintah desa menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistamatik Langsung (PTSL) yang digulirkan BPN.Hal itu merupakan salah satu hasil dari musyawarah yang telah digelar antara Pemkab Tasikmalaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya di ruang rapat Asisten Daerah 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (27/12/2018).“Insyallah target pak asisten (asda 1) dan semuanya, maksimal besok mungkin sudah ditandatangan pak Bupati. Dan disitu tertulis, yang tidak tertulis dalam Surat Keputusan Bersama 3 menteri akan di Perbup-kan. Nanti seijin pimpinan akan kita share (bagi) draf Perbup-nya, sehingga bisa dipilih mana-mana saja yang tidak masuk dalam SKB 3 menteri. Adapun yang tidak masuk kesana, dibebankan ke musyawarah desa,” jelas Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPM DPAKB) Kabupaten Tasikmalaya, Aginato A Tahir.Dikatakan dia, untuk nominalnya berapa pembiayaan mengurus PTSL tidak dicantumkan besarannya. Sebab hal itu disesuaikan dengan jarak tempuh dan lokasi desa tersebut, sehingga disesuaiken dengan standar belanja daerah masing-masing, asalkan sesuai hasil musyawarah desa. Jadi Pemkab Tasikmalaya tidak membuat standar belanja daerah sendiri sebab telah diserahkan ke musyawarah desa.“Untuk 2019 produk hukum ini yang akan dipakai. Tadi arahannya mungkin pada berlaku pada saat ditetapkan, itu kebijakan pimpinan,” ujarnya.Asisten Daerah 1 Setda Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Muhsin menegaskan, untuk kejelasan pemanfaatan APBN (Angaran Pendapatan Belanja Negara) yang dikelola oleh BPN itu merupakan hak mutlat BPN. Adapaun dalam SKB 3 menteri, apabila APBD tidak menggangarkan itu dibebankan kepada masyarakat, untuk besarannya tergantung dari aspek kebutuhan masyarakat.“Sisi lain di lapangan, seperti untuk matrai tidak hanya satu tetapi ada porsi untuk dokumen lain. Lantas tidak selamanya patok ini tidak cukup 3, bisa jadi bidang tanahnya ada 7 bentuk, maka kemungkinan patok bisa besar. Lihat kondisi lapangan, tetapi harus berdasarkan hasil musyawarah,” tegas Muhsin.Kegaduhan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistamatik Langsung (PTSL) yang digulirkan BPN mengemukan makala besaran biaya pembuatan sertivikat tanah di satu desa dengan desa lainnya tidak sama. Walau BPN sudah menentukan besaran biaya sebesar Rp 150.000, akan tetapi dilapangan nilai itu dinilai kurang.Sehingga beberapa desa menetapkan biaya yang bervariasi dari Rp 200.000 sampai Rp 400.000 per pemohom sertivikat. Sialnya karena tidak disertai payung hukum yang jelas, kebijakan ini malah mencelakai Kepala Desa. Salah satunya Kepala Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna, AM (42), yang kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Tasikmalaya.VAN