Warga Melalui DPRD Minta Pemkab Kotim Selesaikan Masalah di Bukit Raya

0 radar nusantara Selasa, 15 Januari 2019 Edit this post

SAMPIT-RN. Wakil ketua DPRD Kotim, Supriadi mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan...

SAMPIT-RN.

Wakil ketua DPRD Kotim, Supriadi mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan sengkarut soal batas wilayah Desa Bukit Raya dengan Kecamatan Parenggean. Supriadi menekankan itu harus cepat sebelum ada konflik antar warga dilapangan.

“Berkaitan dengan persoalan itu sebenarnya saya masih belum baca surat laporan mereka, namun jika memang disitu ada indikasi Pemkab kotim mengingkari perda sebelumnya ya harusnya jangan sampai terjadi. Karena ini rawan terjadi masalah nantinya, “kata Supriadi.

Apalagi, saat dilapangan, kata dia itu aka nada perebutan objek tanah atau sejenisnya dengan dalih masuk wilayah desa lain atau kecamatan lain. Dengan begitui maka artinya pemerintah sama saja menyulut konflik antar warganya di daerah itu.

“Konflik sangat rawan ketika ada objek yang perebutkan, apalagi kalau dasar memperebutkan masuk wilayah yang diperalihkan masuk ke daerah lain itu, “kata Supriadi.

Politikus Golkar ini meminta hal-hal yang berbau konflik seperti itu semestinya diredam lebih awal. Apalagi kurang dari 100 hari kedepan ada agenda besar. yaitu pemilihan umum (pemilu), baik itu pilpres dan pileg. Dia khawatir konflik horizontal itu akan terjadi sehingga menjadi ruang bagi oknum untuk memprovokasi.

“Yang pasti segera selesaikan, kita menjelang pemilu ini konflik dan segala sesuatunya harus diminimalisir, “tegasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu merasa dirugikan dengan terbitnya peta dalam lampiran Surat Sekretaris Daerah Kotim Nomor 146/383/Pem/2018. Surat itu menyatakan lokasi lahan Kelompok Tani Simpei Pambelum masuk areal Kecamatan Parenggean.

Sebelumnya, lahan kelompok tani masuk wilayah Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu.

”Kami merasa dirugikan, kelompok tani kami kehilangan lahan sekitar 1.000 hektare akibat surat dari pemerintah daerah tersebut. Surat itu bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kecamatan Cempaga Hulu,” kata Luji Dewar, pengurus Kelompok Tani Simpei Pambelum.

Apabila pemerintah daerah tidak segera merespon, mereka akan melakukan aksi besar-besaran ke kantor DPRD dan kantor Bupati Kotim. Mereka meminta agar peta terbaru itu dievaluasi kembali karena sangat merugikan kelompok tani.

Pihaknya melihat langsung hasil overlay yang disampaikan pemerintah daerah. Wilayah administrasi Pemerintah Desa Bukit Raya semakin menyempit.

“Selama ini pemerintah daerah tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat jika ada perubahan perda terkait batas wilayah di daerah kami,” pungkasnya. (Joe).