KOMISI I DPRD Purwakarta Mediasi Sengketa Antara Dua Desa

 Purwakarta, RN     Ketua Komisi I DPRD Kab. Purwakarta Jawa Barat Fitri Maryani tengah melakukan mediasi sengketa dua desa, yakni D...

 Purwakarta, RN

   Ketua Komisi I DPRD Kab. Purwakarta Jawa Barat Fitri Maryani tengah melakukan mediasi sengketa dua desa, yakni Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong, Fitri Maryani di dampingi selain oleh Sekretaris Heri Rosnendi, SH, anggota UM Sulaeman  dan Hidayat, S.Thi.

 Persoalan timbul dipicu oleh pengaduan Kepala Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam, bahwasanya air yang mengalir ke desa mereka saat ini menjadi bau dan volumenya menjadi berkurang, terutama ketika musim kemarau. Diduga, perubahan kondisi air itu terjadi sejak berdirinya kawasan wisata Taman Batu, yang berdomisili di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong pada tahun 2016 lalu

Terkait Desa Pondok Bungur, Desa Cipeundeuy, dan kawasan wisata Taman Batu selama ini memanfaatkan 20% mata air Cijanun, sedangkan 80 % lagi dikelola oleh PDAM guna kepentingan warga untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari

Sedangkan Taman Batu dimanfaatkan sebagai kolam renang.  Dinilai lantaran Taman Batu belum memiliki IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) yang memadahi, maka air yang mengalir ke Desa Pondok Bungur menjadi tercemar. Pertemuan tersebut  diadakan di ruang rapat gabungan komisi, Kamis (7/2)

 Penyelesaian sengketa itu dihadiri oleh Camat Pondok Salam Dede Sanusi SH, Kades Pondok Bungur Abun CS, Camat Bojong Wawan Darmawan, Kades Cipendeuy Kosasih, Pengelola Taman Batu Imron Salim, dan sejumlah tokoh masyarakat kedua desa.

Selanjutnya, UM Sulaeman menilai, sebelum ada Taman Batu, di sana ada bak penampungan air, yang mengalir ke Desa Pondok Bungur.  Namun, saat ini air dari bak penampungan, mengalir dulu ke Taman Batu, baru ke Desa Pondok Bungur. “Inilah akar masalahnya, yang seharusnya dikembalikan ke awal. Bagaimana caranya agar air ke Desa Bungur itu langsung dari bak penampungan,” katanya.

Sedangkan Heri Rosnedi mengatakan bahwa hal ini adalah persoalan teknis saja. Bagaimana supaya air yang mengalir ke Desa Pondok Bungur  tetap seperti biasa dan tidak tercemari. “Air yang kelihatan bersih bukan berarti bebas dari B3. Jadi,  harus diperiksa di laboratorium,” katanya, seraya menambahkan bahwa air merupakan kebutuhan pokok atau primer tidak boleh kalah oleh kebutuhan sekunder.

Sementara itu,  Fitri Maryani menanyakan bentuk kerjasama antara Desa Cipeundeuy dan Pengelola Taman Batu, seorang pendamping desa malah bercerita panjang lebar, bahkan menyudutkan seolah dewan berat sebelah. Alhasil, hal ini memicu Ketua Komisi I untuk berkata lebih tegas lagi, bahwasanya anggota Komisi I sama sekali tidak memihak desa manapun

“Semuanya masyarakat Purwakarta, tapi sehubungan yang mengeluhkan Desa Pondok Bungur, maka kami perlu mengklarifikasi kepada Desa Cipeundeuy,” tegas Fitri Maryani

Sementara itu, tentang perijinan usahanya pengusaha Taman Batu, Imron Salim menuturkan, perijinan sudah diurus. “Kalau dinilai masih ada kekurangan, kami akan taat untuk mengurusnya,” jelas Imron. Sedangkan bentuk kerja samanya, lanjutnya, dilakukan pihaknya dengan Kades terdahulu, dibuat dengan durasi 25 tahun hingga tahun 2041.

“Setelah 25 tahun, segala bentuk bangunan menjadi milik Desa Cipeundeuy,” ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya juga membayar ke kas desa setiap 2 tahun sekali.        

Hidayat pada kesempatan itu menekankan, pada prinsipnya bagaimana semua pihak tidak ada yang dirugikan dan bisa memanfaatkan air tersebut. Pasalnya, sesuai undang-undang air dan tanah dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat.

 Hal senada  juga disampaikan Ketua Komisi I Fitri Mariani. Pasalnya, karena ini menyangkut masalah teknis dengan PDAM, maka mediasi tersebut belum berhasil menemukan titik temu.  Pihaknya berjanji akan mengundang pihak PDAM guna turut menyelesaikan persolan ini. “Yang perlu digarisbawahi, dalam persoalan ini dewan tidak memihak siapapun, tapi murni ingin membantu mengatasi sengketa yang ada,” ujarnya.

 (Bbl/Hum)