BPK RI Terima Laporan 3 LSM: Proyek IRNAP RSUD Selasih Pelalawan Diduga Menyimpang *

RN-RIAU - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau,  resmi menerima laporan permintaan pemeriksaan dan/atau audit d...

RN-RIAU-

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau,  resmi menerima laporan permintaan pemeriksaan dan/atau audit dugaan penyimpangan dana APBN melalui anggaran DAK-Penugasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Instalasi Rawat INAP THT, Mata, dan Syaraf yang dibangun dua (2) lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tahun 2018.Jum’at 08/03/19.

Laporan permintaan audit resmi dari BPK RI tersebut disampaikan tiga elemen anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) tingkat DPP, dan Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) wilayah Riau,Demikian disampaikan Martinus selaku perwakilan dari tiga LSM tersebut kepada Wartawan usai laporan resminya diterima staf BPK RI Perwakilan Riau, Abdul, Jum’at (08/03/19). 

Menurut  Martin” Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai institusi pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, wajib hukumnya memeriksa polemik atas terjadinya dugaan kecurangan dalam pengelolaan anggaran  alokasi Dana khusus (DAK-Penugasan) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi rawat INAP RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2018 yang menelan biaya  sebesar Rp10.367,767,489,  

Proyek pembangunan milik dinas kesehatan Kabupaten Pelalawan ini  dari awal proses tender pada ULP Pelalawan sudah bermasalah. Sehingga pada proses pelaksanaan pekerjaan pembangunannya dilapangan, juga terindikasi banyak penyimpangan yang diduga dilakukan oknum yang bermental Tuyul alias mental maling uang rakyat, untuk memperkaya diri dan kelompoknya.,hal inilah yang membuat  kerugian Negara yang cukup besar.

"Kami dari LSM, meminta BPK dan semua pihak termasuk media agar mengawal pengungkapan kasus dugaan penyimpangan bantuan pemerintah pusat ini melalui anggaran DAK-Penugasan tahun 2018 lalu. Sebab anggaran yang diperuntukkan membangun gedung kesehatan di RSUD Pelalawan ini , anggaran pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018,” ujarnya.

Ketua Umum LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia mengatakan, laporan permintaan pemeriksaan dan/atau audit atas terjadinya peristiwa dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi rawat INAP THT, mata, dan syaraf dua (2) lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci senilai Rp10,3 miliar sudak kita laporkan  ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini merupakan wujud komitmen bersama gabungan ke-tiga LSM (anti korupsi) untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

"Sebelum laporan dugaan penyimpangan yang terjadi ini kami teruskan ke pihak berwenang lain seperti ke KPK, Kejaksaan dan Kepolisian termasuk Kementerian, terlebih dahulu BPK selaku institusi pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, kami minta segera turun memeriksa nilai anggaran yang sudah terealisasi 60 persen. Sebab hingga bulan Januari 2019 lalu, proses pembangunan proyek dilapangan terindikasi belum mencapai 50 persen (%), pungkasnya.

Asep Suparman” yang disebut-sebut  pelaksana dari PT. Satria Lestari Multi, hingga berita ini di lansir  belum dapat dikonfirmasi,  menurut sebagian pekerja, yang bersagkutan (Asep) jarang ditempat, dan beralamat tinggal di Pekanbaru. Demikian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek, Budiaman saat  konfirmasi melalui aplikasi WA  tidak ada jawaban. ***(Tim)