Misbakhul Munir, SH,.MH : Dinsos Pandeglang Harus Data Ulang Peserta PKH

Pandeglang, Radar Nusantara  Dinas Sosial yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebaiknya segera ...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Dinas Sosial yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebaiknya segera menurunkan timnya guna mengecek ke lapangan tentang kebenaran masyarakat penerima bantuan tersebut. Masyarakat yang tersebar di Kabupaten Pandeglang ini ternyata tidak semuanya layak dan pantas untuk menerima bantuan pemerintah tersebut, padahal kan ada kriterianya, Hal itu diungkapkan oleh Misbakhul Munir, SH.,MH Dosen Universitas Math'laul Anwar (UNMA) Banten ke awak media radarnusantara.com, melalui sambungan telepon seluler, Kamis  (28/3/2019).

"Penyalahgunaan data dan kewenangan saat ini kita lihat banyak disalah-gunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab, dari dana Bos, Dana Desa, Rutilahu, dan banyak lagi sekarang terdengar PKH banyak masyarakat yang mampu tetapi tetap menerima bantuan tersebut, sebagai contoh salah satunya penerimaan manfaat bernama Asmah warga Kecamatan Pagelaran dengan nomor kartu KKS 6221 0087 0235 3379 yang memiliki rumah tergolong bagus dan besar, dengan memiliki fasilitas kendaraan 3 unit mobil yaitu Daihatsu Ayla, Daihatsu Feroza dan Mitsubishi pick up dan 1 unit motor NMax serta memiliki rental sound system," ujar Pemerhati Sosial & Pemerintahan. 

"Saya minta peserta PKH harus di data ulang tentang kepesertaan program PKH di Kabupaten Pandeglang, karena masih banyak warga yang masuk kriteria tetapi tidak dapat PKH, asumsinya 2 tahun kepesertaan, para koordinator atau pendamping (Staf PKH) harus mendata ulang biar valid datanya, karena masih ada yang merasa tidak mampu tapi tidak dapat PKH, jadi dimohon agar ditinjau kembali," ucapnya.  

Misbakhul Munir menambahkan, "Kita harus bantu pemerintah dalam menyalurkan anggaran tersebut, jangan sampe Bupati dan Aparat pemegang kewenangan lainnya mengeluarkan dana untuk kemasyarakat apalagi sifatnya kemanusiaan akan tetapi diselewengkan oleh oknum yang bermain dibawah. Kasian pejabatnya, kasian Bupatinya, " tegasnya.

Pihak Dinsos jangan cuma mendapat dan menerima data dari desa dan menyetujuinya begitu saja, buktinya sekarang sudah banyak yang muncul  mengundurkan diri sebagai penerima Program PKH tersebut karena mungkin dia sudah mapan dan ada budaya malu karena tidak sudah tidak sesuai dengan misi dari PKH itu sendiri.

Misbakhul Munir berharap para pejabat sekarang baik yang diatas dan dibawah bisa melaksanakan amanat undang undang dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran dalam hal hal penyaluran dana dan kemanusiaan tersebut agar tidak jadi bumerang dan berimbas kemana-mana nantinya, dan penerima bantuan juga bisa menikmati program pemerintah  yang syarat akan penyelewengan tersebut, "tandasnya. **(Iwan.S).