TANAH WARGA DIUBAH JADI TAMAN DEPOK, RADAR NUSANTARA

DEPOK, RADAR NUSANTARA Edi seorang warga yang tinggal diperum mampang indah2 merasa kecewa dengan sikap arogan aparatur sipil  negara  di...

DEPOK, RADAR NUSANTARA

Edi seorang warga yang tinggal diperum mampang indah2 merasa kecewa dengan sikap arogan aparatur sipil  negara  di pemerintah kota Depok yang telah dengan semena mena menutup sebagian akses jalan masuk menuju pekarangan rumahnya untuk dijadikan taman.

Kepada pers edi menuturkan bahwa tanah seluas 1348m2 yang dimilikinya sejak tahun 2006 tiba tiba saja dijadikan taman tanpa ada pemberitahuan, tentu saja ia merasa kebingungan dan dalam kebimbangan edipun melayangkan surat somasi kepada pihak pihak terkait. Diantaranya adalah pihak rukun tetangga 04 dan rukun warga 05 kelurahan rangkapan jaya, kecamatan Pancoranmas.

Namun bukannya menyikapi surat somasi dengan bijaksana pihak rt dibantu oknum opd terkait justru memasang 3 buah patok yang dicor secara permanen tepat didepan pintu masuk pekarangannya.pihak rt setempat dan pihak opd terkait  melakukan pematokan pada tanah milik edi berdasarkan berita acara nomor 593/2377/BA,PSU/DPPKA/XI/2015 tanggal24 November 2015 tentang pernyataan perolehan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di perumahan mampang indah 2 kelurahan rangkapan jaya, kecamatan pancoran

  Edi,Tak habis pikir akan perlakuan pihak rt dan pihak opd terkait yang telah dengan semena mena merebut tanah miliknya hanya berdasarkan surat berita acara yang dianggap edi adalah sebuah rekayasa dan upaya konspirasi busuk antara pihak rt dan oknum oknum ASN pemkot depok,padahal berdasarkan peta lokasi dalam buku sertififikat tanah miliknya jalan umum yang akan dijadikan taman tersebut adalah termasuk kedalam areal miliknya

 Ditegaskannya bahwa Jalan masuk menuju pekarangannya seluas seluas 3x18M2  yang akan dijadikan taman berdasarkan berita acara tanggal 05 september 2017 nomor 593/2009/BA.PSU/BKD/IX/2017,   surat tersebut menurut edi,diduga kuat dibuat tanpa sepengetahuan walikota depok. Oleh karena itu edi juga akan mengirimkan surat pengaduan sebelum melakukan gugatan terhadap walikota.

 Sementara itu, para pihak yang dikonfirmasi yakni badan keuangan daerah dan dinas lingkungan hidup dan kebersihan mengatakan ” maf pak kami hanya menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi. Terkait dengan aspek hukum atas segala hal yang timbul , silahkan konfirmasi kepada bagian hukum setda dan kantor ATR/BPN ..(HERDIAN)