DPRD LOTIM Tetapkan Rancangan Keputusan LKPJ Tahun Anggaran 2018

LOTIM-RN DPRD kabupaten lombok timur akhirnya menetapkan Laporan Keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ) kepala Daerah kabupaten lombok ...

LOTIM-RN

DPRD kabupaten lombok timur akhirnya menetapkan Laporan Keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ) kepala Daerah kabupaten lombok timur tahun anggaran 2018 menjadi Sebuah keputusan DPRD kabupaten lombok timur Nomer7 tahun 2019 tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala Daerah tahun 2018 yang disampaikan eksekutif dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu penetapan tersebut berlangsung dalam kegiatan Rapat paripurna IX rapat ke2 masa sidang III tahun 2019 dengan agenda penetapan keputusan dewan terhadap LKPJ kepala Daerah tahun 2019 yang bertempat diruang sidang DPRD Lombok Timur (4/2019).

Dalam sidang tersebut di hadiri oleh wakil bupati lombok timur H. RUMAKSI, dan unsur pimpinan Dewan , fraksi-fraksi termasuk termasuk pejabat OPD dilingkup pemda lotim dan Forkopimda. Sidang paripurna diawali dengan laporan gabungan dari komisi I yang sampaikan Asmad SH . Kemudian dilanjutkan oleh laporan gabungan komisi II yang disampaikan oleh Cahya Suryani . Dalam laporannya, komisi I setidaknya menyuarakan delapan poin rekomendasi . Pertama Asmad menyampaikan terkait tata kelola bawang putih, dimana pemda diminta supaya menerbitkan peraturan Bupati untuk menjaga kestabilan harga.Sehingga perusahaan impor bisa menjalin mitra dengan petani . Pemda juga harus membuat kebijakan tertulis supaya bisa diterjemaahkan oleh aparatur terkait pengawasan dan penempatan tenaga-tenaga yang propesional sesuai kebutuhan .

Pemerintah daerah harus meningkatkan penyerapan hasil pertanian para petani, sehingga petani tidak menggalami kerugian paska panen kemudian pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat umum ," tutur Asmad.Rekomendasi DPRD lombok timur juga mendorong pemda untuk miningkatkan IMP lombok timur, dan peningkatan peran serta srikandi-srikandi lombok timur dalam berbagai kegiatan pembangunan dilotim.

Terkait investasi di kabupaten lombok timur di mana pemerintah daerah harus menjaga iklim investasi yang kondusif agar investor aman dan nyaman berinvestasi di lombok timur, termasuk pemda menyediakan sarana dan prasarana infastruktur untuk mendukung roda ekonomi lombok timur.

Terkait fluktasi hasil pertanian dan kehutanan pemerintah daerah perlu intervensi dengan melakukan pengendalian pola tanam untuk menjaga keseimbangan order market dengan memperhatikan kwalitas dan kwantitas ucapnya.

Berikut giliran Gabungan komisi II menyampaikan beberapa poin saran dan rekomendasi yang disampaikan berkitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan, walaupun kebijakan pengelolaan keuangan telah berproses sesuai dengan harapan dari sejumlah capain yang berhasil di realisasikan dengan nilai yang cukup signifitikan.Namun perlu untuk di tinggkatkan lagi terutama terhadap sejumlah komponen yang capainya masih kurang."pembangunan bidang aparatur sipil daerah yang telah di laksanakan oleh pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi terutama terhadap sejumlah komponen. Lanjut yang terpenting dari sisi pembangunan Bidang Aparatur Sipil penerintah Daerah adalah peningkatan profesionalisme SDM kwalitas dan kwantitas," HJ Cahya Suryani selain itu, pemerintah daerah agar merencanakan secara konsisten pembangunan infrastruktur yang ada di lombok timur ,secara merata.

Persoalan dengan pemerintah Desa mengenai wacana pemekaran desa , perangkat desa ,pengelolaan aset desa diminta kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan regulasi baik berupa Rancangan peraturan Daerah , peraturan Bupati maupun petunjuk pelaksana ( juklak) dan petunjuk(juknis).

Wakil Bupati H,Rumaksi memaparkan apa yang menjadi saran dan menjadi rekomendasi dari anggota DPRD tentunya akan menjadi refrensi dan evaluasi selanjutnya sehingga berbagai program yang dilakukan pemerintah sekarang akan menjadi lebih baik dari sebelumnya."kami berterima kasih dan memberikan penghargaan kepimpinan dan segenap anggota DPRD , atas saran dan masukan .semoga saran dan masukan tersebut dapat menjadi bahan kajian dan penyempurnaan LKPJ di tahun-tahun berikutnya tutur Rumaksi. (win)