Pembangunan Infrastruktur RSUD TARUTUNG Terhambat Karena Klaim HKBP

Tarutung, radarnusantara Guna meningkatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Prov...

Tarutung, radarnusantara
Guna meningkatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tahun lalu  Pemerintah Pusat  seharusnya sudah menggelontorkan atau   mengalokasikan anggaran yang nilainya sangat fantastis  mencapai ratusan miliar untuk membangun RSUD TARUTUNG.

Adapun sumber anggaran tersebut bersumber dari APBN melalui usulan tahun lalu     dua kementerian ( Kemenkes dan Kemenkeu RI )

Namun upaya pemerintah pusat dan Pemkab Tapanuli Utara untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan RSUD TARUTUNG  masih Terhambat karena adanya klaim dari pihak HKBP.

Sementara jika melihat fisik bangunan dan sejumlah ruang  fasilitas lainya banyak yang sudah tidak layak lagi,

 khususnya ruangan Hemodialisa, ruang operasi, demikian dituturkan salah seorang warga Taput ketika berbincang bincang dengan wartawan 'Radar Nusantara' melalui telepon selulernya,

Masih menurut salah seorang warga Taput, dengan adanya anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun RSUD TARUTUNG yang tentunya akan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RSUD TARUTUNG, seharusnya kita sebagai masyarakat dan demi kemajuan Tapanuli Utara  harusnya kita  berterima kasih kepada  pemerintah pusat dan Pemkab Tapanuli Utara

Karena keterbatasan alat dan fasilitas yang ada di RSUD Tarutung, selama ini banyak masyarakat Taput harus berobat bahkan rawat inap di rumah sakit yang ada di Kota  Medan dan tentunya masyakarat juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya perongkosan,  padahal dari kampung ke Medan itu kan lumayan jauh naik Bis saja bisa   tujuh sampai delapan jam, lalu bagaimana jika pasienya kritis ? Demikian dituturkan salah seorang warga Tapanuli Utara melalui telepon selulernya.

Sejumlah kalangan Lembaga Swadaya Masyarkat ( LSM ) yang ada di Jakarta sangat menyayangkan klaim dari  HKBP, sehingga  menjadi perbincangan hangat dan  layak dipertanyakan sikap BPN yang terlalu menanggapi klaim sepihak dari HKBP,

 namun dapat dimaklumi karena sesuai persertifikatan , jika ada klaim, maka BPN menganjurkan supaya kedua belah pihak melakukan mediasi.

Swardy Manullang,  kordinator Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat -  DPP LSM PEDULI ANAK BANGSA mengatakan,  kenapa dan mengapa baru sekarang ini  HKBP melakukan klaim  ? Apakah sebelumnya HKBP sudah pernah melakukan klaim ?  dan mengapa setelah muncul    anggaran dari pemerintah pusat  yang nilai ratusan miliar kemudian HKBP melakukan klaim ? Jawabannya tentu ada di tangan para petinggi HKBP, khususnya Eporus HKBP, demikian dituturkan Swardy Manullang.

Demi kemajuan Tapanuli Utara sejumlah  kalangan masyarakat meminta supaya pihak HKBP legowolah.(tim)