LPSE Meranti akan melakukan pembenahan penyelamatan bagi rekan kontraktor

Meranti. RN Pajar selaku pengurus UP  LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, di saat awak media Radarnusantara melakukan konfirm...

Meranti. RN

Pajar selaku pengurus UP  LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, di saat awak media Radarnusantara melakukan konfirmasi terkait pemberitaan berjudul Raja raja kecil melakukan reaksi kkn dan Nipotisme  .

Permasalahan banyak pihak rekanan merasa kecewa sampai saat sekarang tidak mendapatkan pembagian pekerjaan proyek PL,  padahal lebih jauh hari sebelumnya sudah menemui OPD yang ada di Meranti,, mereka memberi alasan mengenai kegiatan pekerjaan proyek itu urusan UP LPSE Meranti. 

Pajar menyikapi pemberitaan tersebut memang  ada Raja   raja kecil yang berkuasa karena tidak mengikuti aturan kebijakan Pemerintah selama ini,  sehingga banyak pihak rekan kontraktor yang memiliki perusahaan tidak mendapatkan bagian pekerjaan proyek. 

Ini ulah pihak OPD dan oknum Anggota Dewan tidak sepenuhnya menyerahkan kegiatan pekerjaan setengah setengah,  mereka masih melakukan Poker poker,  seharusnya mereka tidak boleh permain dalam hal kegiatan pekerjaan proyek,  atau menunjukkan seseorang  untuk melakukan pekerjaan tersebut .

Tujuan dari pihak UP LPSE saat sekarang mengupayakan memikir bagai mana caranya untuk mensejahterakan pihak rekanan kontraktor   dimasa yang akan datang supaya tidak terulang kejadian seperti ini lagi .

Pajar juga mengatakan pihak rekanan harus mencari dan mengejar Anggota. Dewan yang punya Aspirasi, ,  pihak rekanan jangan  megejar UP LPSE saja, kejarkan anggota Dewan karena mereka punya kegiatan Aspirasi , juga saya di UP LPSE ini tidak ada kepentingan hanya menjalankan tugas sesuai yang diempankan dengan saya, saya tidak takut adanya  intiminasi oleh pihak lain .  saya harus bekerja dengan perpisonal sesuai dengan aturan. 

Menurut beberapa sumber dari pihak rekanan mengatakan pada awak media terkait permasalahan pekerjaan proyek  diKabupaten Kepulauan Meranti sampai saat sekarang masih simpang siur,  karena setiap OPD memiliki wewenang kekuasaan tersendiri. 

Terkesan semacam tidak menghiraukan apa yang dikatakan UP LPSE,  hal ini diduga ini ada indikasi kepentingan oknum tertentu , seharusnya semua OPD dan Aspirasi Dewan harus mengikuti aturan melalui UP LPSE yang telah diakui oleh Pemerintah.

Kalaulah  pihak OPD dan. Lainnya tidak menyerahkan kegiatan pekerjaan proyek pada UP LPSE yang disebut satu atap lebih bail bubarkan saja UP LPSE , ini jelas ada kepentingan pribadi pihak oknum penguasa. 

Karena pihak rekanan merasa dizalimi oleh oknum tertentu, karena tidak ada kepastian,   ketegasan dari orang nomor satu   terhadap bawahannya,  apakah ini suatu permainan? , harapan pihak rekanan mengharapkan pada Bupati Kepulauan Meranti untuk kedepannya harus melalui UP LPSE tampa terkecuali siapapun mereka , red kata rekanan. 

Begitu juga diungkapkan mantan tekanan inisial BR dirinya sudah paham soal pekerjaan proyek diMeranti,  dari tahun 2013 sampai saat sekarang tetap dikuasai oknum Raja kecil, karena sistim praktek tersebut seharusnya penguasa menggambil sikap yang tegas sesuai aturan main. 

Awak media ingin melakukan konpirmasi dengan Ketu DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan 1 Juli 2019 ,terkait kegiatan pekerjaan proyek PL namun tidak berhasil,  menurut pegawai kantor mengatakan bapak ketua tidak masuk kantor.  Zam