Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Damai, Tuntut Pembatalan Raperda KIP

Sukabumi, RN Merasa ada upaya pembungkaman terhadap Insan Pers, melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) KIP yang saat ini tengah dalam ...

Sukabumi, RN
Merasa ada upaya pembungkaman terhadap Insan Pers, melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) KIP yang saat ini tengah dalam penggodogan di DPRD Kab.Sukabumi, puluhan insan pers yang menamakan diri Liga Jurnalis Sukabumi, melakukan aksi damai di Depan Gedung Pendopo, Kab.Sukabumi, Kamis (11/07/19).

Sebelumnya puluhan peserta aksi melakukan longmarch dari Sekretariat PWI Kota Sukabumi di Lapang Merdeka menuju alun-alun tepat di seberang Gedung Pendopo untuk kemudian melakukan orasi.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut pembatalan Raperda KIP yang dianggap akan menghalangi tugas wartawan, dimana dalam salah satu poinnya mengharuskan wartawan yang akan melakukan liputan kegiatan baik pemerintahan maupun swasta yang berbadan hukum di wilayah Kab.Sukabumi, untuk mengantongi izin atau rekomendasi dari Diskominfo Kab.Sukabumi, apabila hal ini diabaikan, maka wartawan yang bersangkutan akan mendapat sanksi, mulai dari teguran hingga dilaporkan ke Dewan Pers.

Padahal Undang-Undang No.40 tahun 1999 telah mengamanatkan tentang kebebasan pers, bahkan bagi seseorang maupun lembaga yang berupaya menghalangi tugas jurnalistik akan dikenakan hukum tindak pidana hingga denda Rp.500 juta.  

Wartawan sebagai tugas pokok dan fungsinya sebagai kontrol sosial memiliki kebebasan untuk meliput, mengumpulkan dan mempublikasikan data/temuan di lapangan kepada publik, sehingga jelas Raperda KIP bertentangan dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.  Dan seandainya Wartawan  dibelenggu dengan Raperda KIP tersebut, diduga mungkin para pejabat tidak terkontrol dan bahkan akan melakukan aksi-aksi yang merugikan negara bahkan masyarakat.  Terbukti sebanyak 107 kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Sekda, Camat, hingga Kepala Desa / Lurah banyak yang tersangkut dengan pidana,” ucap teman wartawan yang terbilang senior di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Hal ini menjadi dasar, bagi puluhan awak media ini menolak penerbitan Raperda KIP oleh Pemkab Sukabumi.

“Kami menolak intervensi dari siapapun pada tugas kami dilapangan, kinerja kami sudah dilindungi Undang-Undang,” ujar para wartawan saat berorasi.

Menurutnya, petugas penegak Perda adalah Sat Pol PP dan kalau Raperda ini disahkan berarti para Jurnalis berada dibawah pengawasan Sat Pol PP, “Mau teman-teman berada dibawah Sat Pol PP,” teriaknya lagi.
Selanjutnya, pengunjuk rasa melakukan aksi jalan mundur menuju Gedung Pendopo sebagai bentuk keprihatinan terhadap kemunduran penghargaan Pemkab.Sukabumi terhadap profesi wartawan.

Tidak puas hanya diterima oleh Kabid Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfosan), Herdy Somantri, peserta unjuk rasa menolak ajakan Bima (sapaan akrab Herdy) tersebut, dan memilih meneruskan orasi didepan gerbang Pendopo, seraya menggelar spanduk untuk ditanda tangani dan meletakan KTA, peserta aksi menilai, kehadiran Bima tidak akan bisa memberi kepastian dan keputusan terkait hal ini.

Dalam kesempatan tersebut Bima mengatakan, bahwa hari ini, DPRD telah menandatangani berita acara dan menyetujui untuk menghapus poin yang dianggap melukai hak azasi para Jurnalis.

Dia mengaku sudah jauh-jauh hari mengajukan usulan untuk merubah poin yang berkaitan dengan teknis liputan tersebut, karena menurut dia hal itu akan menghambat penyebaran informasi kepada masyarakat.

Selain menuntut pembatalan Raperda KIP, pengunjuk rasa juga mempertanyakan, apakah rancangan Perda tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang?, tuntutan selanjutnya adalah adalah tansparansi Anggaran Untuk Pembuatan Raperda dan meminta agar sebelum merancang sebuah peraturan daerah diadakan hearing dengan unsur terkait.

Menjelang datangnya waktu Sholat Dzuhur, para jurnalis memutuskan untuk menghentikan aksi unjuk rasa, namun bila ke 4 poin tuntutannya tidak mendapat respon positif, mereka berjanji akan datang lagi dengan membawa jumlah massa yang lebih besar. (H.M. Husaeni)