Eks. Ketua DPRD Kab. Tanah Datar Anton Yodra “Berkila” Temuan BPK 2017 yang Di Somasi BIDIK Ri

Tanah Datar, RN Surat somasi dari Badan Investigasi Demokrasi Informsi Keadilan Republik Indonesia (BIDIK Ri), melayangkan kepada eks. Ke...

Tanah Datar, RN

Surat somasi dari Badan Investigasi Demokrasi Informsi Keadilan Republik Indonesia (BIDIK Ri), melayangkan kepada eks. Ketua DPRD Kab. Tanah Datar terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK –RI) tahun 2017 tentang biaya perjalanan dinas Rp. 153.583.861,00 tidak sesuai kewajarannya. 

Somasi yang dilayangkan sampai dua kali pada tanggal 16 – 22 juli 2019 kepada ketua DPRD Kab. Tanah datar sampai saat ini tidak dijawab ungkap fajriansyah kepada RN 23/09/19 jika hal ini tidak temuan BPK harusnya dijawab sesuai dengan undang undang tentang keterbukaan informasi public no. 14 tahun 2008, dalam hal ini presiden jokowi telah melahirkan PP Ri No. 43 tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pemberian Penghargaan kepada masyarakat jadi semua sudah jelas tegas fajri.

sambung Fajriansyah, menegaskan kepada RN akan kami melaporkan ke Kejaksaan Tinggi dengan data permulaan hasil BPK 2017, dalam sambutan kepala perwakilan BPK Ri Sumbar pada acara penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya “Kab. Tanah datar”, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman Kab. Pasaman barat dengan data sampel yang kita miliki.

RN mencoba mengkomfirmasi pada tanggal 18/09/19 kepada Sekwan DPRD Kab. Tanah Datar Elizar, dalam tanggapannya mengatakan  kami (DPRD-red) tidak ada temuan tahun 2017 dari mana lsmnya dapat data, kalau pun ada kelebihan bayar namanya tuntutan ganti rugi (TGR).pasti dikembalikan setahu saya tidak ada temuan tahun 2017 saya masuk awal 2017 jadi sekwan.

pada wa sekwan tanggal 19 september 2019, ia juga mengatakan ok. Pak, ambo pelajari dulu tks. Ass. Wr. Wb… pak sam, saya sdh pelajari LHP yg diberikan BPK tdk ada temuan spt yg bapk katakan, yg bapk kirm kepada saya itu adalah pidato tetapi isinya adalah berkenaan permasalaan d kab. Pd pariaman….tks.

Pada hari bersamaan eks. Ketua DPRD Kab. Tanah Datar Anton Yondra, juga memberikan klarifikasinya terkait temuan BPK 2017, “ kita berturut – turut dapat WTP tidak ada yang menyangkut temuan BPK 2017” coba kirim datanya. Besoknya RN mengirim data temuan BPK via wa  anton namun sama dalilnya tetap berkila itu bukan data kami Kab. padang pariaman coba pelajari tutup.

Tim.