INSPEKTORAT SUMUT DUA KALINYA DI SOMASI REKANAN CV DIORI PERIHAL DOKUMEN PENAWARAN TENDER

SUMUT, RN Rekanan CV Diori kedua kalinya lakukan somasi terhadap Inspektorat  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tgl 24/09/19 n...

SUMUT, RN

Rekanan CV Diori kedua kalinya lakukan somasi terhadap Inspektorat  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tgl 24/09/19 nomor 18.C/CV-D/SOMASI/GS.5/2019  perihal Pengaduan evaluasi dokumen penawaran tender  pekerjaan  pembuatan turap untuk penanganan longsor  badan jalan   provinsi Doka Duria  Kab  Nias Barat  yang bersumber dari APBD Sumut tahun anggaran 2019.

Pasalnya CV Diori kembali mensomasi Inspektorat, CV Diori telah melayangkan surat pengaduan tgl 12/08/19 yang lalu, untuk mencari kepastian hukum sampai saat ini belum ada jawaban maka melakukan somasi juga  menindak lanjuti sampai  upaya banding ke PTUN bila tetap tidak ada jawaban kepastian hukum terang  Budi Siagian sebagai Wakil Direktur Cv Diori  24/09 di Medan. 

Budi Siagian  bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pekerjaan proyek akan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran sesuai peraturan yang berlaku dan membuat epek jera terhadap Pokja lainnya" katanya.

Syamsuddin LSM OMCI saat di kompirmasi 24/09 mengharap kepada Inspektorat agar tetap tidak lari dari jalur hukum perundang undangan yang berlaku di NKRI ini juga harus transparan dan akuntabel  menjawab pengaduan baik somasi dari para peserta tender , Pokja ULP dinilai telah melanggar peraturan yang ada dalam hal persaingan bebas dalam proses lelang tender bahkan dinilai telah  merugikan negara karena mengalahkan rekanan yang melakukan penawaran lebih rendah dari pada rekanan yang di nilai sudah ada persekongkolan sebagai pemenang tender.

Lanjut Syamsuddin, Budi Siagian selaku Wakil Direktur CV Diori berani melakukan sanggahan,  somasi bahkan nantinya sampai ke PTUN merasa benar apa yang dia lakukan, Syamsuddin menilai  kwalitas bisa diuji legalitas perusahaan dan  sebaliknya para rekanan yang diduga dimenangkan sebagai pemenang tender  belum tentu  itu lebih ber kwalitas dari semua segi 

Tambahnya Indikasi lainnya adalah, Pokja ULP disebutkan terkesan tidak memiliki kompetensi dalam bidang pemilihan jasa konstruksi, karena tidak menguasai peraturan perundang-undangan tentang tender dan jasa konstruksi sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan norma aturan dan cenderung terindikasi merugikan keuangan negara.

"Artinya bahwa tender ini jauh dari prinsip tender yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," 

Seharusnya, tambah Syamsuddin dengan nada kesal, lembaga Inspektorat sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan program pembangunan di lingkungan dinas Pemprov Sumut, bekerja profesional mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku , dengan sebaliknya Inspektorat dinilai ikut dalam lingkaran setan persekongkolan,.

Syamsuddin Str