Proyek Siluman Tanpa Papan Proyek

“ Membanguan Pasar Rakyat (Pasar Keramat) di Kecamatan  Baamang,   Kurang   lebih  Setengah Bulan  Dari  Awal  Dibanguan  Tanpa  Dipasang P...

“ Membanguan Pasar Rakyat (Pasar Keramat) di Kecamatan  Baamang,   Kurang   lebih  Setengah Bulan  Dari  Awal  Dibanguan  Tanpa  Dipasang Papan Proyek”

SAMPIT, RN

Berdasarkan hasil temuan tim Investigasi dari Media Radar Nusantara pada hari Sabtu 7 September 2019 siang, telah ditemukan PROYEK SILUMAN tanpa dilengkapi papan proyek, membanguan pasar rakyat (Pasar Keramat) diwilayah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) membingungkan publik.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan radarnusantara.com dari beberapa pedagang dan warga setempat bahwa, sejak awal proyek tersebut dibangun tidak pernah melihat papan proyek dipasang dilokasi proyek,  dan mengatakan proyek tersebut sudah dikerjakan kurang lebih setengah bulan (15 hari) per tanggal 7 September 2019, setelah ditelusuri ternyata proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Aulia Mulia sebagai kontraktor-nya (rekanan).

Diduga kuat proyek ini bermasalah dan patut untuk dipertanyakan, terkait permasalahan ini upaya konfirmasi tertulis ke CV. Aulia Mulia dimaksud sudah dilakukan, namun sampai berita ini diturunkan pihak rekanan ini tidak ada menjawab dan terkesan mengabaikan.

Terkait permasalahan ini Zulkipli Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Anak Borneo ( LSM-GAB ) angkat bicara,” Upaya yang dilakukan media ini dengan melakukan konfirmasi tertulis untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak CV.Aulia Mulia menurut saya sudah benar,” Ujarnya.

“Upaya yang dilakukan guna memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai sosial kontrol, serta pencanangan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, transfaran dan akuntable yang bebas KKN, meski harus kita perjuangkan sesuai dengan Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik, sebagai insan jurnalis yang mempunyai hak mencari, memiliki, dan memperluas informasi kepada publik,” ungkapnya.

“ Terlepas dijawab maupun tidak itu tidak masalah, yang pasti saya bisa menduga proyek ini diduga kuat bermasalah perlu kiranya dipantau, ditelisik dan dipertanyakan ada apa ???        , “katanya. 

“ Menurut ketentuan yang sudah baku bahwa CV.Aulia Mulia dengan sengaja mengabaikan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan  UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14/2008,”  bebernya.

“ Kami menghimbau kepada pihak terkait dan penegak hukum agar memanggil rekanan yang nakal ini dan berikan semacam  sanksi biar ada efek jera  dan warning bagi rekanan lainnya agar jangan ada lagi proyek siluman yang berpotensi menabrak aturan yang telah ditetapkan di NKRI ini,” Tegasnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa semestinya  Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangunan. Berdasarkan  pantauan  kami dilapangan  pada hari dan tanggal tersebut diatas  tidak ada  terlihat papan pengumuman proyek tersebut terpasang dilokasi proyek.

Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek. 

*(Misnato)