Satu Tahun Memimpin Bareng Tri, Pepen Klaim Sudah Selesaikan Persoalan Kota Bekasi

BEKASI, RN – Satu tahun masa kepemimpinan Rahmat Effendi – Tri Adhianto sebagai walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi, Rahmat Effendi...

BEKASI, RN – Satu tahun masa kepemimpinan Rahmat Effendi – Tri Adhianto sebagai walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengakui bahwa banyak persoalan akut yang dialami oleh kota Bekasi. Namun, Pepen juga mengaku bahwa persoalan tersebut masih dapat ditangani.

“Yang penting di tahun 2019 ini persoalan akut ini dapat kita selesaikan, dinamika fiskal, dinamika beban pembayaran dan pendapatan itu adalah sebuah proses penyelenggaraan. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita dukung dan kita selesaikan segala persoalan dari segala lini,” kata Walikota Bekasi Rahmat Effendi usah kegiatan sukuran 1 tahun jabatannya, di Plaza Pemkot Bekasi pada Senin (23/09.

Beberapa sektor yang saat ini sedang dalam masa transisi diantara ialah sektor kesehatan yang membutuhkan penyesuaian. KS-NIK yang pada awal penerbitannya, sangat mudah digunakan, namun saat ini penggunaan Kartu Sehat (KS) tersebut mengalami penyesuaian.

“Kita sedang selaraskan regulasi dan demografi termasuk juga egibilitas dari semua kebutuhan dasar kesehatan,” tambahnya.

Namun, Pepen tetap berpegang pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.


Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya perjelas disini bahwa undang-undang dua tiga adalah tugas wajib daerah termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Kesehatan yang sudah dirasakan masyarakat ini bagaimana caranya kita perbaiki, kita simplikasi supaya beban yang dianggap sekarang ini oleh sebagian orang tertentu terhadap sebuah beban belanja kesehatan itu satu dan lain hal, nah ini yang harus terus kita tingkatkan pelayanannya,” ujarnya.

Pada satu tahun masa jabatannya bersama wakil Tri Adhianto, berbagai isu miring terkait dengan defisit APBD kota Bekasi secara tidak langsung diakui oleh walikota Bekasi.

“Satu tahun adalah menstabilisasi sebuah proses berjalan, insya allah tahun kedua dan ketiga banyak lagi program yang luar biasa untuk masyarakat yang bisa kita berikan,” tukasnya.

Namun, kembali lagi bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan kewenangan seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.(@nt)