Apakah Bupati Tulungagung dan Penikmat Uang Haram Akan Ikut Terseret Pasca Di Tangkapnya Ketua DPRD

Tulungagung, RN Pasca di tangkap nya mantan ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan j...

Tulungagung, RN

Pasca di tangkap nya mantan ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung 

terungkap dalam persidangan eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, adanya aliran dana haram ke sejumlah pihak lain. Salah satunya, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Supriyono ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Kamis (7/11) lalu. Sebelumnya, dia dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Yakni, pada 3 Juli 2019 dan Jumat (1/11) pekan lalu. 

KPK mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung pada Tahun anggaran 2015-2018, 13 Mei lalu. Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD perubahan.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap, Supriyono bukan satu-satunya pejabat yang disebut Jaksa KPK menerima aliran dana dari Syahri Mulyo.

Jaksa juga menyebut uang mengalir ke Wabup Tulungagung yang kini jadi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebesar Rp 4,675 miliar, Sekda Tulungagung Indra Fauzi sebesar Rp 700 juta, Kepala BPAKD Tulungagung Hendry Setiyawan sejumlah Rp 2,985 miliar dan aparat penegak hukum, wartawan serta LSM sebesar Rp 2,222 miliar. 

Selain itu uang haram juga dinikmati oleh pejabat Provinsi Jawa Timur. Di antaranya, Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur Budi Juniarto sejumlah Rp 8,025 miliar, Kepala Keuangan Provinsi Jatim Budi Setiyawan selaku sebesar Rp 3,75 miliar, Kepala Bidang Fisik Prasarana Jatim Tony sejumlah Rp 6,75 miliar, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung Chusainuddin sejumlah Rp 1 miliar dan kepada Ahmad Riski Sadiq sebesar Rp 2,93 miliar. 

Keterangan sejumlah saksi menguatkan adanya fee yang mengalir ke Wabup dan Ketua DPRD Tulungagung itu. Sejumlah saksi itu adalah Kepala Bidang Dinas PUPR Tulungagung Sukarji, Kasubag Perencanaan BPKAD Yamani dan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setyawan. Ketiganya adalah “pengepul” uang fee tersebut. 

Sukarji menjelaskan kepada Majelis Hakim, uang yang dikumpulkannya disetorkan ke BPKAD melalui Yamani. Sementara Yamani dan Hendry Setiawan mengakui, sejumlah uang telah disetorkan ke pejabat Kabupaten Tulungagung yang disebut dalam dakwaan jaksa. Ada yang rutin disetorkan setiap tahun, ada pula yang bulanan sejak sejak 2014-2018. 

Birowo sendiri sempat diperiksa KPK pada 16 Mei lalu. Usai menjalani penyidikan KPK sekitar 4 jam, Maryoto Birowo hanya melempar senyum sambil mengucapkan terima kasih. “Terima kasih ya,” katanya sambil menelungkupkan kedua tangannya di dada. Tiga kali diulanginya. Setelah itu, dia berjalan menuju mobilnya yang menunggu di luar Gedung KPK

 

Bagaimana nasib penerima uang haram lainnya termasuk Bupati Tulungagung Maryoto Birowo? 

Di kutip dari beberapa sumber berita online

(prtm/rhdn)