EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PUSARAN POLEMIK KUA-PPAS, LBH KONDOSAPATA ANGKAT BICARA

0 radar nusantara Rabu, 13 November 2019 Edit this post

Mamasa, RN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF KABUPATEN MAMASA DALAM PUSARAN POLMIK KUA-PPAS, LBH KONDOSAPATA ANGKAT BICARA Kebijakan...

Mamasa, RN

EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF KABUPATEN MAMASA DALAM PUSARAN POLMIK KUA-PPAS, LBH KONDOSAPATA ANGKAT BICARA

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Mamasa, masih terus menjadi polemik antara pihak eksekutif dan legislatif..

KUA-PPAS ini menjadi polemik lantaran tim TAPD tidak memberi ruang bagi Banggar DPRD, untuk dilakukan rasionalisasi.

TAPD yang dipimpin Sekda Mamasa Ardiansyah, tidak lagi memberi ruang KUA-PPAS mendapat koreksi ataupun sinkronisasi dari pihak banggar.

Sekda Mamasa Ardiansyah mengatakan, KUA-PPAS diserahkan sejak bulan Juli 2019 lalu.

Sebelumnya, TAPD Mamasa telah menyerahkan KUA-PPAS sejak Juli 2019 lalu

Sedianya setelah diterima oleh DPRD, KUA-PPAS dibahas paling lambat enam minggu.
Namun, pada masa itu dianggap oleh DPRD sebagai masa transisi keanggotaan periode baru dan periode lama.

Anggota Banggar kemudian mempersoalkan sikap Sekda Mamasa yang menolak membahas KUA-PPAS, Pasalnya, mereka menganggap hak anggaran DPRD dihilangkan sebab tidak diberi ruang mengoreksi KUA-PPAS.

Ketua LBH Kondosapata Maikhal R, S.H mengatakan, KUA PPAS kan sudah diserahkan tepat waktu oleh TAPD, tapi karena tidak dibahas maka sesuai pasal 91 PP no 12 tahun 2019, maka dilanjutkan dgn penyampaian R-APBD.

"Saya menilai sikap Sekda selaku pemimpin TAPD sudah sangat tepat, Jika mundur lembali ke KUA-PPAS berarti R APBD yang sudah diserahkan tepat waktu, dianggap baru akan diserahkan maka Kepala Daerah bisa dikenai sanksi administratif sesuai pasal 104 PP No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Maikal R,S.H juga mengatakan,"Eksekutif dan legislatif harus benar-benar memahami regulasi yang ada, apalagi TAPD dan para Legislator2 sudah melaksanakan bimtek Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020..Yos