Pontianak (Kalbar), RN Beberapa tokoh Dayak melakukan audiensi kepada Gubernur Kalimantan Barat, mendesak Pemerintah untuk melak...
Pontianak (Kalbar), RN
Beberapa tokoh Dayak melakukan audiensi kepada Gubernur Kalimantan Barat, mendesak Pemerintah untuk melakukan Otonomi Khusus (Otsus) pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Kamis (7/11/2019).
"Hari ini kami melakukan audiensi diruang kerja Gubernur, sekitar pukul 08.10 WIB, untuk menyampaikan dukungan otonomi khusus dan mendesak Pemerintah memekarkan Provinsi Kapuas Raya,"kata Martinus Beltra, saat dihubungi Kordinator Wilayah Kalimantan Barat www.radarnusantara.com, melalui whatsapp, pukul 12.57 WIB.
Menurut Martius, audensi yang dilakukan oleh beberapa tokoh Masyarakat Kalimantan Barat tersebut berdasarkan Surat Tugas Pengurus pusat Gerakan Dayak Nasional (GDN) No.021-ST/GDN/EX/2019 tanggal 01 November 2019. Dimana dalam surat penugasan yang namanya sudah ditetapkan, diminta melakukan audensi untuk menyampaikan dukungan dan desakan Provinsi Kapuas Raya.
"Kita diminta untuk audensi kepada Gubernur, Ketua DPRD Kalbar, DPD Kalbar, bahwa nantinya audensi kepada Presiden dan DPR RI,"jelas Martinus Beltra.
Lanjutnya, saat audensi kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, SH.M.Hum menyampaikan hal yang sama. Dimana beliau juga menyampaikan dukungan untuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah menyiapkan perkantoran untuk Kapuas Raya, menyiapkan dana operasional lahan sudah siap, administerasi sudah siap dan pendekatan sudah dilakukan, dengan dukungan APBD Kalbar yang sebelumnya hanya Rp.5.3 Triliun sekarang naik jadi 6.2 Triliun sangan memungkinkan untuk realisasi Kapuas Raya, intinya menurut beliau harus MEKAR Kalo tidak sampai kiamat pun Kalbar tidak akan maju,"terang Martinus menyampaikan hasil audensi tersebut.
Bukan hanya itu, beliau (Gubernur Sutarmidji) juga menyinggung SDA yang diambil sekarang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk Kalbar Kemajuan juga meningkat Contoh : Infrastruktur dari urutan 33 naik menjadi 31, Daya saing dari urutan 28 naik ke 23.
"Pak Gubernur tidak peduli pokoknya apakah otsus Kalimantan atau Pemekaran Kapuas Raya harus tercapai, kalo tidak DAU untuk Kalbar harus 2 kali lipat,"katanya.
Atas audensi yang dilakukan oleh beberapa tokoh Dayak yang namanya sudah ditetapkan berdasarkan surat tugas dari pengurus pusat Gerakan Dayak Nasional (GDN), Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan apresiasinya.
"Gubernur berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung, berjuang untuk kemajuan Kalbar dan Otsus Kalimantan maupun pemekaran Kapuas Raya,"pungkasnya.
Untuk diketahui nama-nama yang ditugaskan untuk melakukan audiensi sebanyak 10 tokoh Masyarakat dan dua orang penambahan, yaitu :
1. Prof.Ir.H.M.Alamsyah H.B.
2. Prof.Dr.Hamid Darmadi,M.Pd.
3. Martinus Beltra,SE,M.Si.
4. Prof.Dr.Yohanes Bahari,M.Si.
5. Ustazd.H.Zainudin,S.Ag,M.Pd.
6. A.M.Isnandar,ST.
7. H.M.Idrus.
8. Drs.H.Husaini Anwar.
9. Drs.Elyakim Simon Djalil,M.M.
10. M.Hardi Marhaen,SH.
11. Martina, A.Md.
12. Drs.V.Sajem.
Adrian
Beberapa tokoh Dayak melakukan audiensi kepada Gubernur Kalimantan Barat, mendesak Pemerintah untuk melakukan Otonomi Khusus (Otsus) pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Kamis (7/11/2019).
"Hari ini kami melakukan audiensi diruang kerja Gubernur, sekitar pukul 08.10 WIB, untuk menyampaikan dukungan otonomi khusus dan mendesak Pemerintah memekarkan Provinsi Kapuas Raya,"kata Martinus Beltra, saat dihubungi Kordinator Wilayah Kalimantan Barat www.radarnusantara.com, melalui whatsapp, pukul 12.57 WIB.
Menurut Martius, audensi yang dilakukan oleh beberapa tokoh Masyarakat Kalimantan Barat tersebut berdasarkan Surat Tugas Pengurus pusat Gerakan Dayak Nasional (GDN) No.021-ST/GDN/EX/2019 tanggal 01 November 2019. Dimana dalam surat penugasan yang namanya sudah ditetapkan, diminta melakukan audensi untuk menyampaikan dukungan dan desakan Provinsi Kapuas Raya.
"Kita diminta untuk audensi kepada Gubernur, Ketua DPRD Kalbar, DPD Kalbar, bahwa nantinya audensi kepada Presiden dan DPR RI,"jelas Martinus Beltra.
Lanjutnya, saat audensi kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, SH.M.Hum menyampaikan hal yang sama. Dimana beliau juga menyampaikan dukungan untuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah menyiapkan perkantoran untuk Kapuas Raya, menyiapkan dana operasional lahan sudah siap, administerasi sudah siap dan pendekatan sudah dilakukan, dengan dukungan APBD Kalbar yang sebelumnya hanya Rp.5.3 Triliun sekarang naik jadi 6.2 Triliun sangan memungkinkan untuk realisasi Kapuas Raya, intinya menurut beliau harus MEKAR Kalo tidak sampai kiamat pun Kalbar tidak akan maju,"terang Martinus menyampaikan hasil audensi tersebut.
Bukan hanya itu, beliau (Gubernur Sutarmidji) juga menyinggung SDA yang diambil sekarang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk Kalbar Kemajuan juga meningkat Contoh : Infrastruktur dari urutan 33 naik menjadi 31, Daya saing dari urutan 28 naik ke 23.
"Pak Gubernur tidak peduli pokoknya apakah otsus Kalimantan atau Pemekaran Kapuas Raya harus tercapai, kalo tidak DAU untuk Kalbar harus 2 kali lipat,"katanya.
Atas audensi yang dilakukan oleh beberapa tokoh Dayak yang namanya sudah ditetapkan berdasarkan surat tugas dari pengurus pusat Gerakan Dayak Nasional (GDN), Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan apresiasinya.
"Gubernur berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung, berjuang untuk kemajuan Kalbar dan Otsus Kalimantan maupun pemekaran Kapuas Raya,"pungkasnya.
Untuk diketahui nama-nama yang ditugaskan untuk melakukan audiensi sebanyak 10 tokoh Masyarakat dan dua orang penambahan, yaitu :
1. Prof.Ir.H.M.Alamsyah H.B.
2. Prof.Dr.Hamid Darmadi,M.Pd.
3. Martinus Beltra,SE,M.Si.
4. Prof.Dr.Yohanes Bahari,M.Si.
5. Ustazd.H.Zainudin,S.Ag,M.Pd.
6. A.M.Isnandar,ST.
7. H.M.Idrus.
8. Drs.H.Husaini Anwar.
9. Drs.Elyakim Simon Djalil,M.M.
10. M.Hardi Marhaen,SH.
11. Martina, A.Md.
12. Drs.V.Sajem.
Adrian
COMMENTS