Rapat Evaluasi Penangan Karhutla di Kalbar

Pontianak (Kalbar), RN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Ba...

Pontianak (Kalbar), RN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (2/12/2019).

Rapat evaluasi penanganan Karhutla dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji. Dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Pangdam XII/Tpr Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Alfred Denny D. Tuejeh, Danlanud Supadio, Marsma TNI Palito Sitorus, Danlantamal XII/Pontianak, Laksma TNI Agus Hariadi, Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Bambang Trisnohadi serta Kepala BPBD Kalbar.

Rapat yang digelar kali ini juga diikuti oleh para Dandim, para Bupati dan Walikota, para Kepala BPBD Kabupaten/Kota, Kakansar Pontianak, Manggala Agni dan para perwakilan dari perusahaan perkebunan se-Kalbar.

Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur dan menilai upaya-upaya penanganan bencana Karhutla yang telah dilakukan selama kurun waktu satu tahun ini. Selain itu juga untuk mencari solusi yang terbaik bagi penanganan Karhutla di Kalbar kedepannya.

Awal sambutannya, Gubernur Sutarmidji sempat dibuat kesal lantaran sejumlah Bupati dan para perwakilan perusahaan perkebunan di Kalbar tidak hadir dalam rapat yang dinilainya itu penting. Seperti misalnya, Bupati Ketapang, Martin Rantan yang hanya diwakili oleh pejabat daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang.

“Harusnya Ketapang, Pak Bupatinya hadir langsung. Karena ketapang ini juara 1 titik api di Kalbar sampai hari ini. Daerah lain nihil titik api, di Ketapang bisa ada 48 titik api. Saya sengaja tayangkan grafik titik api di seluruh Kalbar lewat data analytic room supaya masyarakat bisa tahu daerah mana yang paling banyak titik api. Sementara Kubu Raya, Sintang, Melawi ini juara 2,”terangnya Sutarmidji.

Di depan Kepala BNPB RI, mantan Walikota Pontianak ini juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga mengundang para pengusaha. Menurut Sutarmidji, dari peristiwa Karhutla yang terjadi beberapa bulan lalu, pihaknya telah memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat Karhutla.

"Di sini juga hadir para pengusaha perkebunan. Ada yang sudah diberikan sanksi teguran, administrasi dan sebagainya. Saya minta dicatat, kalau ada yang diundang tapi tak datang, berarti dia tak serius bersama-sama menangani karhutla,”tandasnya.

Sutarmidji menilai, kehadiran para kepala daerah serta pengusaha perkebunan sebagai pihak terkait dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kalbar sangat penting.

“Ini rangkaian keseriusan kita bersama BNPB untuk menangani dan antisipasi karhutla ke depan, dengan melakukan evaluasi sejak dini. Ini juga yang kesekian kalinya Pak Doni (Kepala BNPB RI) hadir di Kalbar, ini patut diapresiasi dan kita patut berbangga hati, artinya perhatian beliau terhadap Kalbar sangat luar biasa. Ini juga harus dibarengi dengan kerja kita menanggulangi karhutla, jangan sampai tidak seimbang dengan seringnya beliau ke sini. Harus betul-betul serius kita tangani karhutla ini,”sindir Gubernur Kalbar.

Sementara itu, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa dalam menangani Karhutla Kodam XII/Tpr telah melakukan upaya dengan melaksanakan program langit biru di bumi khatulistiwa.

"Berkaitan dengan Karhutla di Kalbar, dari hasil pemetaan terdapat sebanyak 182 desa yang berpotensi tinggi terjadi Karhutla. Untuk itu Pangdam meminta hal ini ke depan agar diwaspadai oleh seluruh pihak terkait,"kata Pangdam XII/Tpr.

Lebih lanjut Mayjen Muhammad Nur menerangkan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini jangan dianggap sepele karena bisa menyebabkan dampak luas yang sangat buruk, baik bagi perekonomian dan kesehatan. Oleh karena itu, menurut Pangdam XII/Tpr, agenda rapat ini sangat tepat dilakukan sebagai bagian dari rangkaian keseriusan Pemerintah dalam penanganan dan pencegahan agar kedepannya tidak terjadi Karhutla di Kalimantan Barat.

"Karena dampak dari Karhutla sangat membahayakan bagi masyarakat,"pungkasnya.
Adrian.