Dugaan Korupsi Ratusan Juta Terkait Pendapatan Asli Daerah Pemkab Toba "Bupati Toba Ir.Poltak Sitorus.M,Sc" Ikut Bungkam

Balige,RN Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Toba mulai tahun 2011 s/d tahun 2021 sangat menarik perhatian penggiat korupsi. Dimana Raalisa...

Balige,RN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Toba mulai tahun 2011 s/d tahun 2021 sangat menarik perhatian penggiat korupsi. Dimana Raalisasi Dana PAD Pemkab Toba itu mulai memunculkan kecurigaan publik hingga disinyalir beraroma dugaan korupsi mencapai ratusan juta rupiah.

Adapun data Realisasi PAD Pemkab Toba tahun 2016 saja sudah mencapai Rp 54,3 miliar, realisasi PAD tahun 2020 mencapai Rp 57,4 miliar dan tahun 2021 mencapai Rp 75,3 miliar.

Sementara Total Penyertaan Modal pada BUMD Pemprovsu ditahun 2016 sudah mencapai Rp 15,7 miliar, tahun 2020 mencapai Rp 30,7 miliar dan tahun 2021 mencapai Rp 35,7 miliar. Namun hasil dari pendapatan PAD atas Deviden Pemkab Toba ditahun 2016 hanya mencapai Rp 4,7 miliar, tahun 2020 mencapai Rp 6 miliar dan tahun 2021 mencapai Rp 8,4 miliar.

Grafik peningkatan hasil PAD Pemkab Toba dari  Penyertaan Modal itu dinilai salah seorang Penggiat Korupsi berinisial "A.Tobing" diduga memuat kejanggalan sebab secara logis bahwa penambahan penyertaan modal dari tahun ketahun mestinya akan menambah jumlah PAD atas deviden tersebut.

Untuk itu "A.Tobing" meminta Bapak Bupati Pemkab Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" bisa memberikan penjelasan terkait hal tersebut, agar nantinya tidak menimbulkan opini negatif masyarakat akan terjadinya dugaan kebocoran PAD Pemkab Toba atas penyertaan modal beberapa tahun lamanya.

Dalam mencari keterangan dan jawaban atas fakta terkait besaran PAD Pemkab Toba itu, awak media sudah berulang kali mencoba melakukan konfirmasi dan telah melayangkan surat konfirmasi tertulis pada Bapak Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" namun jawaban/balasan surat belum juga didapat. Penelusuran awak media terkait surat pun dilakukan, mulai dari proses penerimaan surat pada Kabag Umum Toba, sampai pada surat diterima Sekda Toba dan dilanjutkan pada disposisi surat ke Kaban BPKPD Toba, namun jawaban surat terhenti ditangan Kaban BPKPD Toba dan belum bisa memberikan jawaban terkait perjalanan PAD atas Dana Penyertaan Modal beberapa tahun lamanya itu sebab apa mungkin orang yang tidak melihat dan tidak mendengar (tidak terkibat langsung) pantas/mampu menjawabnya terkait hal tersebut.

Kebobrokan birokrasi Pemkab Toba dalam menanggapi dan menjawab/memberikan keterangan terkait PAD atas Dana Penyertaan Modal beberapa tahun lamanya nantinya akan berdampak buruk dan menciptakan opini masyarakat bahwa laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba diragukan kebenarannya sebab terkait PAD atas penyertaan modal itu Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" terkesan tidak mampu menjawab lebih jauh tentang/bagaimana hitungan persen dari PAD hasil Deviden itu atas total Dana Penyertaan Modal tahun 2016 mencapai Rp 15,7 miliar sudah mendapatkan Deviden mencapai Rp 4,7 miliar, semantara total penyertaaan modal tahun 2021 mencapai Rp 35,7 miliar hanya mendapatkan hasil Deviden Rp 8,4 miliar.

Begitu juga terkait proses transfer Dana PAD dari Deviden itu diduga Pejabat Pemkab Toba masih memilih bungkam, hingga menambah opini masyarakat bahwa proses pengiriman sampai besaran transfer Dana PAD dari Deviden itu diduga menggunakan pengiriman melalui angkutan kota (ANGKOT) hingga PAD diduga bocor/tercecer ditengah jalan dan urusan perhitungan persen diduga dirahasiakan Pejabat Pemkab Toba. (S.Tambunan)