Rekomendasi Panja LHP BPK TA 2022 Terungkap Saat DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna

Sampang, RN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna bertempat di ruang graha paripurna DPRD, selas...

Sampang, RN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna bertempat di ruang graha paripurna DPRD, selasa (28/03/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sampang, A.Fadol didampingi lengkap unsur Wakil Pimpinan diantaranya Amin Tirtana (PPP), Rudi Kurniawan (Nasdem) dan Fauzan Adhima (Gerindra) serta diikuti 27 orang hadir dan sisanya 18 orang absen dengan rincian 14 keterangan ijin dan 4 orang anggota DPRD lainnya sedang tugas kedewanan.

Dari pihak Eksekutif dihadiri langsung Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi didampingi Wabup, H. Abdullah Hidayat, Unsur Forkopimda, Sekdakab, H. Yuliadi Setiawan, Pimpinan OPD Tekhnis, para Kabag Setdakab, Para Camat dan beberapa Direktur BUMD.

A. Fadol menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini  membahas beberapa agenda penting diantaranya :

1. Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sampang terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda);

2. Nota Penjelasan Pengusulan Terhadap 4 Raperda Inisiatif;

3. Penyampaian Rekomendasi Panitia Kerja LHP BPK Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya Ubaidillah sebagai Ketua Panja LHP BPK RI TA 2022, menyampaikan bahwa, Panja memberikan apresiasi kepada Bupati Sampang beserta seluruh jajaran OPD tekhnis yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) yang ke-5 kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

Dirinya berharap untuk memperhatikan Rekomendasi LHP BPK dan segera ditindak lanjuti dan diimplementasikan oleh OPD Tekhnis sesuai aturan hukum perundang-undangan”, tambahnya

Berikut 6 (enam) poin rekomendasi Panja LHP BPK TA 2022, terkait Penataan Aset, Peningkatan PAD, Pengembalian kelebihan bayar Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang melaksanakan proyek konstruksi, salah satunya proyek JLS dan proyek pad Dinas Pendidikan, yang totalnya mencapai Rp 1,3 miliar. 

“Berharap kepada Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang merupakan bagian tak terpisah dari seluruh OPD penghasil yang punya kewenangan menarik retribusi dan Inspektorat sebagai lembaga yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK,” tutupnya.

Panja LHP BPK TA 2023 merekomendasikan kepada Bupati Sampang melalui OPD teknis  untuk :

1. Menghitung dan menganalisa kembali potensial rate yang bisa didapatkan;

2. Menata kembali target-target dan pencapaian pendapatan daerah dengan tujuan meminimalisir kebocoran penerimaan pendapatan sehingga hasil retribusi dan pajak semakin meningkat;

3. Sinergitas antar OPD dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sumber dan menaggalkan ego sektoral OPD.

4. Khusus permasalahan pendapatan Retribusi IMB/PBG Perumahan diperintahkan kepada OPD teknis untuk mendata kembali developer yang masih menjalankan kegiatan usahanya namun belum menyelesaikan kewajiban retribusi perijinan untuk kemudian mengirimkan surat teguran kepada Developer tersebut dan ditindaklanjuti dengan pemantauan follow up dari Developer, untuk kemudian dilaporkan perkembangannya ke Koordinator Tim TLHP BPK;

5. Terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, tidak hanya melalui teknologi melainkan harus melakukan pembaruan regulasi yang disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Panja menilai adanya Potensi Pendapatan yang dimungkinkan untuk diperoleh dengan adanya Alun-Alun Trunojoyo antara lain Retribusi PKL. Retribusi Persampahan dan Retribusi Parkir.

Maka dari itu hendaknya Pemerintah Daerah mengelola, menertibkan dan menentukan penarikan retribusi pada kegiatan ekonomi disekitar alun-alun trunojoyo melalui sinergitas antar OPD.

Ditempat yang sama, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan, setelah mendengar beberapa saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Sampang, secara umum rekomendasi DPRD akan saya tindaklanjuti, dan berterima kasih dan tentunya kita akan komitmen dan fokus untuk segera menyelesaikan rekomendasi LHP BPK RI dimaksud.

(Frh)