Ratusan Masyarakat Desa Dadakitan Dusun Malempak Melakukan Aksi Demo

TOLITOLI, RN Balai pengamanan penegakkan hukum (Gakkum) menetapkan tersangka SR pertambangan tanpa izin (Peti) serta Kejaksaan Negeri Tolito...

TOLITOLI, RN

Balai pengamanan penegakkan hukum (Gakkum) menetapkan tersangka SR pertambangan tanpa izin (Peti) serta Kejaksaan Negeri Tolitoli menyita empat unit Alat berat (excavator) akibat dari itu, ratusan masyarakat Desa Dadakitan Dusun Malempak Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi tengah menggelar aksi di Depan kantor UPT KPH Gunung Dako dan kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli pada hari (Jumat, 12-01/2023).

Masa aksi yang mengatasnamakan Front Masyarakat Malempak Desa Dadakitan Bersatu ( Format) mendatangi kedua kantor tersebut di pimpin langsung oleh Henri Lamo sebagai panglima aksi.

Hendri Lamo dalam orasinya di hadapan publik menyampaikan jika tindakan dari Subagio dalam kapasitasnya sebagai aparat  Gakkum KLH yang  telah menahan serta menitipkan barang bukti Tiga unit Excavator milik salah satu pengusaha bernama SR ke Kantor UPT KPH Gunung Dako dinilai tidak memenuhi SOP sesuai peraturan berlaku saat melakukan penertiban aktifitas pertambangan di Dusun tersebut.Sangat disayangkan dan sangat disesali hari ini azas dan norma hukum positive dinegara kita yang kita cintai telah dicederai oleh oknum-oknum yang telah melakukan penegakkan hukum diduga tebang pilih,ditangan mereka hukum dijadikan alat untuk melakukan ambisi pribadi demi kepuasan dan ditangan oknum-oknum ini hukum menjadi tajam kebawah dan tumpul keatas.

Tak hanya itu penetapan status tersangka kepada SR  Pemilik alat berat oleh penyidik Kejari Tolitoli juga dinilai cacat hukum," Ungkap Hendri Lamo Panglima Aksi.

Dari kejadian itu tambah Hendri Lamo, menyebabkan gelombang emosi warga Dusun setempat sehingga warga turun aksi kejalan meminta ke adilan.Pasalnya dalam proses penegakan hukum yang di lakukan tidak sesuai dengan SOP.

 " Di lokasi yang sama tak hanya alat berat milik SR yang beroperasi melainkan ada juga aktivitas alat berat lain yang mengambil material galian c yang diduga milik PT AKAS yang saat ini sedang mengerjakan proyek preservasi  jalan ruas kota Tolitoli - Silondow dan di biarkan melakukan aktivitas tanpa ada tindakan dari APH sebagaimana mestinya,Olehnya itu Front Masyarakat Malempak Desa Dadakitan Bersatu (Format) menyatakan sikap, Meminta dan mendesak dengan segera kepada Kajari Tolitoli Albertinus Napitupulu.SH,MH dan Gakkum kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Palu untuk menangkap dan memproses hukum pemilik Excavator yang melakukan aktifitas penambangan galian C didusun Malempak yang diduga milik perusahaan  PT Akas serta melakukan penyitaan alat berat tersebut.

Meminta dan mendesak kepada Jaksa Agung melalui Kajaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mencopot Kajari Tolitoli Albertinus,Napitupulu dari jabatannya. Meminta dan mendesak kepada Menteri lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencopot dari jabatannya kepada Gakkum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Palu. Meminta kepada Pemerintah terkait untuk segera mungkin menetapkan Dusun Malempak Desa Dadakitan menjadi Wilayah pertambangan Rakyat yang sudah puluhan tahun diolah oleh Masyarakat yang menggantungkan kelangsungan hidup mereka serta menyekolahkan Anak- anak mereka demi kelangsungan masa depannya..*** WAHYU ***