Camat Labuan Akan Panggil Direktur BUMDes dan Kades Teluk

Pandeglang-Banten, RN Camat Labuan Yayat Hidayat  berjanji akan segera memanggil Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Bahari, Erwi...

Pandeglang-Banten, RN

Camat Labuan Yayat Hidayat  berjanji akan segera memanggil Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Bahari, Erwin dan Sofyan Hadi Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dalam waktu dekat ini.

Bukan tanpa alasan, pemanggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait adanya informasi yang beredar viral ditengah masyarakat soal adanya retribusi dua tiket masuk ke lokasi Wisata Kuliner Seafood Batako Desa Teluk Kecamatan Labuan kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 

"Ya ,saya akan mengundang Kepala Desa Teluk dan Direktur BUMDes Tunas Bahari Desa Teluk namun bukan memanggil, yang akan dilaksanakan di forum rapat koordinasi (Rakor) yang rutin dilakukan antara pemerintah desa dan dengan lintas sektoral. Kebetulan memang dalam waktu yang dekat ini, saya akan mengundangnya terkait adanya keluhan masyarakat soal dua retribusi yang dikenakan oleh BUMDes Desa Teluk," kata Yayat Hidayat saat dikonfirmasi diruang kerjanya di Kantor Kecamatan Labuan, pada Senin (15/7/24). 

Kemudian, jelas Yayat, kami akan meminta keterangannya dari yang bersangkutan pada saat rapat koordinasi dengan kades dan pengurus BUMDes Tunas Bahari. Mereka sudah lama mengelola tempat wisata kuliner Batako.

"Mudah mudahan dalam waktu dekat ini, kita akan undang agar hadir dalam rapat koordinasi dengan harapan semoga BUMDes juga bisa lebih berkembang dan layak ditengah masyarakat lantaran lokasi tersebut masuk dalam kategori tempat wisata," jelasnya.

Namun, saat disinggung soal kepemilikan lahan yang digunakan untuk para pedagang wisata kuliner untuk berjualan di Desa Teluk, Camat Labuan menyebutkan bahwa lahan itu milik UPP Syahbandar dari Kementerian Perhubungan.

“Kalau berdasarkan informasi bahwa lahan parkir di kawasan wisata kuliner Seafood Batako adalah lahan tersebut milik UPP Penyelenggara Pelabuhan atau Syahbandar wilayah Labuan, hanya memang pengelolaannya dilakukan oleh BUMDes Tunas Bahari.

Adapun terkait informasi lahan milik UPP Syahbandar Kementerian Perhubungan yang diminta tiket masuk oleh DKP Provinsi dan tiket masuk oleh tim BUMDes tentu akan kita konfirmasi kepada yang bersangkutan termasuk adanya temuan teman teman media di lapangan tentu akan kita tindaklanjuti," pungkasnya. *(Wan).