KPU Kabupaten Kuningan disinyalir nggak paham larang wartawan liput kegiatan adalah pelanggaran

Kuningan, RN KPU Kabupaten Kuningan sepertinya nggak paham tugas dan fungsi wartawan sehingga berani beraninya melarang sejumlah wartawan me...

Kuningan, RN

KPU Kabupaten Kuningan sepertinya nggak paham tugas dan fungsi wartawan sehingga berani beraninya melarang sejumlah wartawan melaksanakan tugas jurnalistiknya ke dalam ruangan acara kegiatan Debat pilkada yang digelar Minggu malam (3/11/2024) di Hotel Horison Kabupaten Kuningan.

Padahal sudah jelas melarang wartawan untuk meliput sama dengengan menghalang halangi tugas jurnalis,dan itu merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999.

Undang -undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 di pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dari informasi yang di himpun media ini di acara debat terbuka calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuningan sejumlah wartawan tidak di perbolehkan meliput secara langsung dengan berbagai alasan.

Hal tersebut terjadi kepada wartawan Inti Jaya dan bokorkuningan dot com. Perdebatan pun terjadi antara wartawan yang mencoba mengkonfirmasi atas terjadinya larangan masuk ruangan debat paslon bupati. 

Suradi, wartawan Inti Jaya mempertanyakan atas larangan tidak boleh masuknya ke ruangan tersebut. Padahal menurut dirinya hal ini menjadi bagian konsumsi publik apalagi peran wartawan sangat dibutuhkan bagi masyarakat terkait informasi atau yang selayaknya di ketahui masyarakat. 

"Saya tidak bisa meliput acara ini apa karena hanya tidak ada kartu undangan? Tanya Suradi kepada pihak pelaksana (IO) coba deh konfirmasi ulang kepada pihak KPU, diperbolehkan masuk tidak" ujarnya

Adit salah satu pihak EO yang sudah ditugaskan oleh pihak KPU untuk penerimaan tamu atau undangan tersebut dirinya berdalih bahwa ini sesuai yang diarahkan dari pihak KPU. "Saya hanya melaksanakan tugas pak, dan draf yang ada disini sesuai yang di undang jadi kemungkinan nanti saya mengkonfirmasi kepada Pak Aof dulu" katanya

Dan hasil dari jawaban yang diterima pihak EO bahwa, "mohon maaf pak katanya tidak diperkenankan masuk hasil konfirmasi barusan" terangnya.

Mendengar jawaban tersebut, sontak saja membuat wartawan kecewa dengan pelaksanaan debat yang dilaksanakan oleh pihak KPU.

" Di duga ada kong kalikong antara KPU dengan pihak Even organizer ( EO ) soal anggaran debat publik , soalnya pihak EO sendiri ketika ditanya soal anggaran tidak berani menyebutkan yang katanya sudah diatur oleh KPU " ujar Suradi 

Lanjut Suradi, bahwa kuat dugaan ada korupsi anggaran di KPU, dan meminta pihak penegak hukum bertindak untuk menyelidiki penggunaan anggaran KPU yang nilainya milyaran rupiah.

(Fulls)