Dugaan Kerugian Keuangan Daerah Terkait Pengelolaan Dana BLUD RSUD Kumpulan Pane Mulai Dilidik Kejari Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, RN Kebobrokan Pengelolaan Keuangan daerah terkait Dana Blud RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya mula...

Tebing Tinggi, RN

Kebobrokan Pengelolaan Keuangan daerah terkait Dana Blud RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya mulai terungkap dan malah sudah dalam proses penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.

Adapun kerugian keuangan daerah terkait bobrokan pengelolaan Dana Blud RSUD Kumpulan Pane yang sudah dilidik oleh pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi itu diduga terjadi akibat kelalaian Oknum Direktur Rumah Sakit yang berbuntut merugikan keuangan daerah mencapai tiga ratus juta rupiah.

Kerugian mencapai tiga ratus juta rupiah itu terjadi pada belanja Barang dan Jasa Dana Blud RSUD Kumpulan Pane yang diduga melibatkan oknum mantan Direktur RSUD yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan Oknum Direktur Rumah Sakit Tebing Tinggi yang saat ini masih menjabat.

Awal terungkapnya dugaan kerugian keuangan daerah terkait Dana Blud RSUD Kumpulan Pane ini mulai dilidik pihak Kejaksaan Negeri berawal dari laporan pengaduan oknum masyarakat, hingga pihak Kejaksaan dengan sigap lakukan Berita Acara Pemeriksaan pada oknum pelapor.

Menelusuri hal itu, awak media mencoba melakukan konfirmasi pada pihak Kejaksaan, namun pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi belum bisa dikonfirmasi awak media, berhubung saat itu pihak Kejaksaan masih melakukan rapat internal Kejaksaan (16/12).

Konfirmasi awak media berlanjut pada Oknum Direktur RSUD Kumpulan Pane yang disampaikan melalui pesan whatshap tetapi hasil konfirmasi belum didapatkan sebab Oknum Direktur RSUD Kumpulan Pane sengaja memblokir nomor whatshap awak media, hingga keterangan pun belum bisa didapatkan.

Prilaku Oknum Direktur seperti ini perlu menjadi perhatian Pj.Walikota, Inspektorat dan DPRD Kota Tebing Tinggi agar mengevaluasi kinerja oknum pejabat pengguna anggaran Pemko Tebing Tinggi.

Begitu juga pihak Aparat Penegak Hukum mestinya lebih serius menindak tegas terkait pengelolaan keuangan APBD Kota Tebing Tinggi terlebih permasalahan kerugian keuangan daerah agar ada efek jera pada oknum pejabat kedepannya tidak lagi sewenang-wenang dan mesti bertanggungjawab menerima konsukwensi hukum terkait segala permasalahan kerugian keuangan daerah itu.(S.Tambunan)