Penyaluran Bansos PKH BPNT di Desa Padahayu Diduga Jadi Ajang Pungli

Pandeglang, RN Sejumlah warga Desa Padahayu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selaku penerima bantuan sosial (bansos) ...

Pandeglang, RN

Sejumlah warga Desa Padahayu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selaku penerima bantuan sosial (bansos) PKH BPNT diduga sebagai korban dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum ketua kelompok PKH dan kader, bahkan tak tanggung-tanggung perangkat desa dan pendamping sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) yakni Pendamping program keluarga harapan (PKH) dituding ada keterlibatan dalam kegiatan pungli tersebut. 

Berdasarkan data, jadwal salur bansos Sembako (BPNT) dan PKH Tahap 3 dan 4 Tahun 2024 di Kecamatan Cikedal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 lalu dengan jumlah alokasi 2 611 KPM dengan total anggaran Rp. 4.369.225.000,- sedangkan untuk penerima di Desa Padahayu berjumlah 392 KPM. 

Salah satu warga Kp Cugung Desa Padahayu menyampaikan dugaan pungutan dan problem lainnya atas program bansos PKH BPNT di Desa Padahayu tidak bisa dibiarkan. "Polemik program bantuan sosial PKH BPNT di Desa Padahayu Kecamatan Cikedal ini sudah melewati ambang batas kewajaran tak hanya praktik pungli yang dipertontonkan ditengah masyarakat, yang dilakukan oleh oknum ketua kelompok, kader posyandu dan perangkat desa dan oknum pendamping PKH yang tidak bisa dibiarkan dan sudah keterlaluan, sebagai contoh KPM yang tak lain adalah orang kurang mampu diminta uang oleh mereka sebesar Rp 100.000,- hingga Rp.500.000,-" ungkapnya H Rahmat Tokoh masyarakat Desa Padahayu ke awak media radarnusantara.com, Jumat (3/1/25). 

H Rahmat menegaskan, tak hanya ada isu pungli, individu yang sudah dinilai mampu secara ekonomi sehingga dimungkinkan tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan masih masuk dalam daftar penerima bansos PKH BPNT lantaran ada di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) seperti, H Satirah dan H Karsih warga Kp Bojongkakak Desa Padahayu sementara masih ada warga yang tergolong fakir miskin yang sama sekali tidak mendapatkan program tersebut, diantaranya : Uding ((70) Kp Cugung, Halimah Kp Cugung, Sarnamah Kp Cugung, Minah Kp Cugung, Unah Kp Cugung ,Jaenab dan masih ada puluhan lainnya yang belum tersentuh bantuan" katanya. 

"Untuk itu, sangatlah penting adanya peran aktif dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang serta Camat Cikedal untuk dilakukan evaluasi terhadap para penerima manfaat antara layak atau tidak nya mendapatkan program PKH BPNT termasuk evaluasi pendamping sosial serta bagi pelaku pungli terhadap KPM agar di proses secara hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia", tuturnya.

Terpisah, Muksin Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Desa Padahayu Kecamatan Cikedal mengaku tidak mengetahui ada pungutan. "Untuk pungutan saya tidak tahu apalagi sampai Rp.100.000,- hingga Rp.500.000,- saya ga tau pak", jelas Muksin melalui WhatsApp. 

Adapun jumlah penerima PKH BPNT di desa Padahayu berjumlah 392 KPM dan yang mendapatkan program PKH BPNT di Desa Padahayu semua miskin sedangkan untuk informasi ada istri perangkat desa yang mendapatkan program PKH BPNT itu tidak ada. Semua yang mendapatkan bansos kemungkinan miskin. Kalau gak miskin mungkin gak bakalan dapat bansos, imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan Muksin yang mengatakan bahwa yang lebih tahu program PKH BPNT adalah Pendamping, tanya saja pendamping PKH BPNT kan ada pendampingnya bahkan yang bisa menghapus pun pendamping," katanya. 

Dikonfirmasi sebelumnya, Eman Rajudin Kepala Desa Padahayu Kecamatan Cikedal menuturkan tidak pernah menyuruh siapapun untuk meminta kepada KPM. "Sampai saat ini, abdi tidak pernah menyuruh kepada siapapun atau meminta kepada KPM lilah ka.!! Abdi mah bahkan duit geh heunteu nyaho lamun aya anu mere sabaraha sabaraha na", kata Eman Rajudin.

Hingga saat ini, saya tidak hapal uangnya ada pada siapa lantaran sudah dua hari dirumah saja karena kurang sehat namun pas penyaluran bansos dulu ada di desa, "pungkasnya. (Wan).