Pontianak (Kalbar), RN Karolin Margret Natasa menjadi bintang dalam Debat Publik Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Kalimantan Bar...
Pontianak (Kalbar), RN
Karolin Margret Natasa menjadi bintang dalam Debat Publik Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Kalimantan Barat 2018, yang mengangkat tema Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik, di Ballroom Hotel Kapuas Palace, Sabtu (7/4/2018) malam.
Acara debat yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dan disiarkan langsung Ruai TV, menjadi saksi pasangan Karolin-Gidot mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan, tapi juga mampu membuat dua pasangan calon (paslon) lain terdiam kehabisan kata.
Sejak awal sudah tercium gelagat adanya “kerjasama” antar paslon untuk menjegal popularitas Karolin-Gidot melalui acara debat dengan mengajukan pertanyaan di seputar masalah infrastruktur dan pemekaran Kapuas Raya.
Bila pada sesi pertama dan kedua moderator mengajukan pertanyaan terkait tingginya angka kematian bayi, ibu melahirkan dan stunting di Kalimantan Barat tertinggi secara nasional. Pertanyaan ini dengan lugas dijawab oleh Karolin yang tercatat sebagai dokter dan dua periode duduk di Komisi IX DPR RI.
“Kabupaten Landak tercatat sebagai kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang membuat program rumah singgah khusus ibu-ibu yang akan melahirkan. Di rumah singgah ini ibu-ibu yang akan melahirkan disediakan tenaga medis untuk memantau sehingga risiko kematian bayi dan ibunya dapat dihindari,” ujar Karolin.
Selain rumah singgah, juga dibangun kampung-kampung KB yang bekerja sama dengan BKKBN yang bersinergi dengan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat dalam membuat program pencegahan stunting.
“Hal itu perlu dilakukan karena stunting tidak terkait dengan kemiskinan, tetapi ketidaktahuan ibu terhadap sumber-sumber gizi sehingga menyebabkan kekurangan gizi yang menyebabkan stunting,” papar Karolin.
Pada sesi lima yakni paslon mengajukan pertanyaan kepada paslon lain inilah suasana mulai memanas. Diawali dengan Paslon Karolin – Gidot yang melontarkan dua pertanyaan ke paslon Sutarmidji-Noorsan, pertama mengapa PAslon Sutarmidji-Noorsan hanya fokus pembangunan infrstruktur di perbatasan, bagaimana dengan wilayah di luar perbatasan yang infrastrukturnya masih tertinggal. Kedua soal tanggung jawab infrastruktur perbatasan yang menjadi kewenangan pusat.
“Saya walikota Pontianak, namun jalan Yos Sudarso itu jalan negara tapi kita perbaiki dengan menggunakan dana APBD, termasuk beberapa ruas jalan provinsi itu kita bangun murni menggunakan APBD kota Pontianak. Saya 9 hari keliling Kalbar, kita memprihatinkan jalan dan itu akan dibenahi,,” papar Sutarmidji penuh semangat.
Jawaban Sutermidji tersebut ditanggapi Karolin dengan mangatakan, “Bapak keliling Kalbar 9 hari, saya sudah 9 tahun. Ini PLBN sudah tiga diselesaikan, jika bicara jalan negara sudah diperbaiki dengan baik seperti Tayan-Sosok, Trans Kalimantan, Kembatan Pak Kasih dan koordinasi dengan pusat sudah on the track maka tinggal lanjutkan,” ujar Karolin.
Tak sampai disitu, Karolin melanjutkan jawabannya yang membuat Sutarmidji terdiam, “Tadi bapak mengatakan membangun dengan menggunakan dana dari APBD dan itu bukan kewenangan bapak, berarti bapak tidak taat pada hukum, "sindir Karolin kepada Sutarmidji.
Setelah itu, giliran Sutarmidji diwakili Ria Norsan mengajukan pertanyaan menggelitik ke pasangan Milton-Boyman terkait pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang sudah berjalan 10 tahun dan dianggapnya gagal.
Milton menjawab pemekaran Provinsi Kapuas Raya tidak gagal hanya tertunda, karena sudah ada undang-undangnya dan ada amanat presiden tahun 2006, kini tergatung kemampuan politik dari kita mau atau tidak untuk menyesahterakan rakyat,” ujar Milton yang disambut lambaian tangan Sutarmidji. Harap maklum, baik paslon Milton-Boyman dan Paslon Sutarmidji-Noorsan, sama-sama menjadikan Provinsi Kapuas Raya sebagai program prioritas bila terpilih sebagai gubernur Kalbar.
Giliran paslon Milton-Boyman mengajukan pertanyaan ke paslon Karolin-Gidot terkait terpilih kriteria menunjuk kepala dinas tidak hanya didominasi beberapa kelompok saja bila terpilih sebagai gubernur.
"Apa yang ada di kantor Gubernur miniatur masyarakat Kalbar, faktanya untuk pimpinan SKPD semua golongan dan suku sesuai kapabilitas dan kualitas. Terkait pengangkatan ASN sudah tidak bisa lagi sembarangan sudah ada aturannya yang disebut dengan lelang jabatan,” jelas Karolin.
Entah, menangkap atau tidak pernyataan Karolin bahwa sudah ada aturan yang berlaku yakni lelang jabatan, tanggapan yang diberikan Boyman justru berbeda dan tidak nyambung. “Paslon nomor 1 sedikitpun tidak pernah berpikir negatif thingking terhadap siapapun, semua yang ada masih berstatus paslon dan bukan Gubernur,” kata Boyman berapi-api yang mendapat sorakan dari pendukung Karolin-Gidot dan Paslon Sutarmidji-Noorsan.
Pada sesi terakhir yakni statement penutup Karolin-Gidot memberikan pernyataan bahwa keduanya memimpin kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas, sehingga paham dengan permasalahan dan untung ruginya pemekaran. Maka dari itu, dirinya dengan tegas tidak menolak pemekaran jika terpilih jadi Gubernur.
“Kami berdua adalah bupati hasil pemekaran, kamilah yang paling tahu kepentingan dan keuntungan pemekaran. Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak pernah menolak pemekaran Kalimantan Barat, “Pilih Karolin-Gidot, "tegas Karolin dengan penuh semangat dan keberanian. (Santo)
COMMENTS