Penyedia Barang & Jasa Program RTLH di Pandeglang, Terancam Dilaporkan Ke BPK

Pandeglang,RN  Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) Provinsi Banten ya...

Pandeglang,RN 

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) Provinsi Banten yang diusung dari aspiratif para Dewan Komisi IV Provinsi Banten kini berpolemik seperti yang terjadi di Kecamatan Labuan  Kabupaten Pandeglang bahkan menuai konflik di lapangan dan di berbagai kalangan baik penerima manfaat bahkan para aktivis, sehingga Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mengancam akan melaporkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit khusus bagi para penyedia barang dan jasa yang di anggap terkesan asal-asalan dalam melaksanakan program tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Provinsi Banten, Ir.H.Moh.Yanuar,MP mengatakan, siapa saja penyedia barang dan jasa bila tidak berkualitas dipastikan untuk di audit serta bila tidak sesuai akan di potong dalam pembayaran dan kalau terlambat dalam penyedian material akan di putus kontrak.

"Siapa yang berkompeten mengatakan tidak berkualitas (Pengadaan Jasa*red) nanti pasti kita minta di audit dan kalau tidak sesuai potong dalam pembayaran dan kalau terlambat putus kontrak, " Ucap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten kepada radarnusantara.com Minggu (25/11).

"Malah akan saya laporkan ke BPK untuk di audit khusus" tegasnya. 

Selain itu, semua masukan masyarakat akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyedia barang jasa. Jadi kita tahu siapa yang profesional dan yang kinerjanya kurang baik, " jelas H.Moh.Yanuar. 

Dengan adanya informasi, dirinya mengaku sangat bersyukur karena dapat di gunakan sebagai bahan menegur penyedia barang dan jasa.

"saya sangat bersyukur kalau ada informasi seperti ini karena bisa digunakan sebagai bahan untuk menegur penyedia barang dan jasa," terangnya. 

Ia pun menjelaskan terkait isi surat yang menentukan batas waktu kapan penyelesaian pekerjaan, seperti batas waktu pengiriman material, yaitu harus selesai pada tanggal 26 November 2018,  itu adalah mengingat waktu progres yang terbatas.  ***(hadi).