Perda Direvisi, 160 Mahasiswa Akper Kotim Terselamatkan

0 radar nusantara Rabu, 14 November 2018 Edit this post

SAMPIT, RN Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawatingin Timur (Kotim) untu...

SAMPIT, RN
Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawatingin Timur (Kotim) untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kotim akhirnya membuahkan hasil, yakni menyelamatkan nasib 160 mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Kotim.

Ketua Bapemperda DPRD Kotim, Dadang H Syamsu menerangkan bahwa di dalam perda itu, pada Pasal 14 dan Pasal 15, menyatakan pendidikan tinggi dalam hal ini Akper sejak 31 Desember 2018 bukan lagi perangkat daerah dan tidak diperkenankan mendapatkan anggaran.

Akan tetapi setelah melihat kenyataannya, Akper Kotim belum bisa melaksanakan aturan tersebut. Terkait penyelenggaran pendidikan dengan skema yang disarankan biro hukum Pemerintah Provinsi Kalteng, agar merevisi dua poin dari perda yang dimaksud.

Diakui Dadang, dengan merevisi perda dan memberikan anggaran pendidikan untuk Akper Kotim memang berbenturan dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, Permendagri Nomor 38 tahun 2018 memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan anggaran.

"Terkait Sistem Pendidikan Akper Kotim, kita harus memperjuangkan dan membantu karna memang belum mampu", kata Dadang, Selasa (13/11/2018).

Ditambahkannya, jika ditanya kenapa menabrak peraturan?, Dirinya memang menabrak UU Nomor 23 Tahun 2014. Akan tetapi perlu diliat karena apa?, situasi ini perlu segera tindakan, selain itu ini juga atas petunjuk dari Biro Hukum Pemprov Kalteng, sehingga jalan ini yang harus ditempuh.

“Kita ketahui DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah sudah mengonsultasikan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, semuanya menyarankan mengubah Perda. Maka dari itu maka besar peluang permohonan dana dalam total pagu indikatif Rp 1 miliar lebih akan dikucurkan", ucapnya.(Mus)