Pertemuan PT. Krakatau Steel Dengan Tim 5 RW. 010 Kel. Pulogadung Di Kecamatan

Jakarta, RN   Pertemuan lanjutan antara PT. Krakatau Steel dengan Perwakilan warga RW. 010 ( TIM 5 ) Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pul...

Jakarta, RN 

Pertemuan lanjutan antara PT. Krakatau Steel dengan Perwakilan warga RW. 010 ( TIM 5 ) Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Pemkot. Jakarta Timur diselenggarakan hari Jumat, 30 November 2018 bertempat di Kantor Kecamatan Pulogadung dari Jam 09.00 WIB - 11.00 WIB,  yang dihadiri oleh TIM 5, PT. Krakatau Steel, Lurah Pulogadung, Kasie Pemerintahan Kecamatan, PT. Adhi Commuter Property. 

Berdasakan kesepakatan bersama pada pertemuan yang lalu di Aula Komisi A DPRD DKI Jakarta antara PT. Krakatau Steel dengan  Pengurus RW / RT, LMK  termasuk warga RW. 010 bahwa kedua belah pihak agar mengajukan masing-masing : 3 ( tiga ) Opsi atas tanah yang telah Dikuasai, Ditempati, Dikelola dan Dimanfaatkan oleh warga sejak tahun 1982 sampai saat ini. Adapun ke-3 Opsi yang diajukan warga RW. 010  melalui TIM 5 antara lain : 1. Agar PT. Krakatau Steel bersedia menghibahkan seluruh tanahnya kepada warga. 2. Agar PT. Krakatau Steel bersedia menerima akan Pengembalian Hak Tanah dari warga sesuai NJOP tahun 1984. 3. Agar PT. Krakatau Steel bersedia menerima Pengembalian pembayaran PBB dari warga sejak tahun 1984. Hak kepemilikan tanah berawal dari PN. Matrika sesuai SK. Direktorat Agraria HGB No. 10 tahun 1971 tanggal 1 November 1971 dengan luasnya : 92.800 M2, kemudian tahun 1972 luasnya : 75.015 M2 dan sisanya : 17.785 M2 atas nama PT. METBELOSA. PN. Matrika di Likuidasi ( Pailit ) tamggal 29 Juni 1988 melalui PP No. 8 tahun 1988 maka seluruh asetnya diserahkan kepada PT. Krakatau Steel pada tanggal 26 Novembet 1990 dengan Status Tanah Hak Guna Bangunan ( HGB ) yang jangka waktunya telah  berakhir sehingga tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ), UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria Bab II Bagian V Pasal 40 : HGB* HAPUS * karena Jangka Waktunya Berakhir ( huruf a ) dan Diterlantarkan ( huruf e ). 

Dalam PP No. 4 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP pada Pasal 34 ayat 2 huruf ( d ) dan PP No. 40 tahun 1996 Bab III Bagian I Pasal 20 angka 2 : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka ( 1 ) Haknya Tidak Dilepaskan atau Dialihkan maka Hak tersebut * HAPUS * karena Hukum. Termasuk juga dalam PP No. 36 tahun 1998 Bab I Pasal 1 angka ( 5 ), PP No. 11 tahun 2010 Bab V Pasal 10 ayat ( 2 ) dan Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 dan/atau Bab V Pasal 15 ayat ( 1 ) dan PP No. 11 tahun 2010 Pasal 2 dalam Bab V Pasal 10 ayat ( 2 ). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat jelas diuraikan Bab demi Bab dan Pasal demi Pasal yang saling berkaitan satu sama lain tentang Pertanahan  ( Agraria ). Status Tanah HGB yang telah Dikuasai, Ditempati, Dikelola dan Dimanfaatkan oleh warga dan/atau dengan * SENGAJA * Tidak Dipergunakan, Tidak Diusahakan, Tidak Dimanfaatkan dan Tidak Dipelihara dengan baik oleh Pemilik HGU, HGB dan HP ( Hak Pakai ). Maka dinyatakan sebagai Tanah Terlantar yang mana Hak atas tanahnya * DIHAPUSKAN, DIPUTUSKAN * hubungan Hukumnya dan Tanahnya dikuasai langsung oleh Negara. ( SP. PANJAITAN ).