KPK TIDAK BERANI MENYERET BUPATI JEPARA KE PENJARA

Jepara -RN  Pada hari selasa tanggal 04 desember 2018 kpk telah melakukan penggeledahan di ruang kerja saudara AM di pemda kabupaten j...

Jepara -RN 

Pada hari selasa tanggal 04 desember 2018 kpk telah melakukan penggeledahan di ruang kerja saudara AM di pemda kabupaten jepara dan di rumah dinasnya. Penyidik kpk membawa 2 kadus dan 1 koper dokumen yang ditemukan di uang kerja dan di rumah dinas bupati jepara. 

Dalam konferensi pers-nya pimpinan kpk menyatakan saudara AM yang adalah bupati jepara telah dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Hal ini dilakukan karena penyidik kpk telah melakukan 2 alat bukti yang sah sebagai dasar untuk ditetapkannya saudara AM sebagai tersangka . 

Merupakan harapan baru bagi masyarakat jepara pada khususnya, jika penegakkan hukum benar benar berlaku adil tidak memihak dan tidak hanya tajam ke bawah sehingga tidak akan terjadi penyimpangan penyimpangan oleh aparatur negara yang sangat merugikan masyarakat jepara . 

Turunnya kpk ke kota jepara merupakan salah satu bukti keseriusan kpk untuk memberantas korupsi disegala lini . karena banyak terjadi sebelum menjadi pejabat berjanji untuk mensejahterakan rakyat, tetapi setelah mendapat jabatan dan kekuasaan  yang terjadi sebaliknya, yaitu menjabat untuk memperkaya diri dan kroni kroni nya saja sehingga masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kesengsaraan . 

Contohnya seperti banyak aliran dana bansos hanya diperuntukkan bagi beberapa lembaga atau yayasan tertentu dengan nominal yang fantastis untuk rekan dekat atau keluarga saja. Sungguh sungguh masyarakat jepara berharap kepada kpk serius dan dengan semangat dapat menindak lanjuti kasus hukum yang dilakukan oleh bupati jepara ini. 

Dari sejak penggeledahan sampai hari ini banyak masyarakat jepara yang mempertanyakan kepada tim radar nusantara tentang bagaimana tindak lanjutnya dalam kasus ini. Karena menurut informasi dilapangan bahwa tim dan dari partai PPP akan mengajukan pra peradilan dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan itu terjadi karena adanya unsur politik dari salah satu partai pemerintah. Diduga penyidik kpk melakukan penggeledahan atau turun ke jepara karena adanya pesanan dari salah satu partai pemerintah.  

Masyarakat jepara mengharapkan bahwa kpk bekerja tidak berdasarkan pesanan siapapun atau partai manapun, karena kalau hal itu terjadi lebih baik kpk dibubarkan saja dan penegakkan hukum tentang korupsi dikembalikan ke instansi kepolisian dan kejaksaan saja.

Tium radar nusantara bersama masyarakat jepara ingin melihat tindakan tegas dan nyata kpk dalam mencegah dan memberantas segala kejahatan yang mengarah pada kejahatan korupsi. Jangan sampai terjadi kpk bekerja karena pesanan dari pihak tertentu. Adanya kekhawatiran ini karena sudah pernah terjadi pada kasus saudara AM yang mana saat pra peradilan saudara AM pernah dinyatakan status tersangkanya tidak sah, namun karena masyarakat jepara sudah nyata nyata mengetahui adanya kejahatan hukum yang diulakukan oleh saudara AM, maka masyarakat tisdak menyerah dan terus berjuang sampai pada akhirnya sekarang ternyata saudara AM dinyatakan oleh kpk sebagai tersangka karena diduga adanya suap kepada oknum hakim sehingga turun SP3 dari kejaksaan yang membebaskan saudara AM dan dapat dengan bebas melenggang menjadi bupati jepara. 

Di era sekarang yang sangat mudah untuk memperoleh informasi, masyarakat pun dengan sangat mudah dapat mengakses segala macam informasi makanya masyarakat jepara memantau dan mengharapkan tindakan tegas dari kpk “kapan saudara AM benar benar masuk penjara?”, sehingga siapapun yang berlaku sama akan menjadi jera. 

Seharusnya jabatan merupakan amanat dari tuhan untuk dapat lebih banyak berbuat baik bagi seluruh rakyat jadi para koruptor harus dihapuskan dari bumi dan negeri indonesia ini, kalau memang sudah ditemukan 2 alat bukti pelanggaran hukum saudara AM tentang korupsi jangan lama lama proses hukumnya.