TIM TP4D KEJATI Sulteng Silaturahmi dengan Kepala Kantor Pertanahan, terkait dengan Proyek Multi Years di Kecamatan Lampasio

        TOLITOLI - RN   Pihak ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli hingga kini belum merampungkan pembebasan dan ganti rugi...

   
   

TOLITOLI - RN

 

Pihak ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli hingga kini belum merampungkan pembebasan dan ganti rugi lahan warga di Lima Desa yang ada di Kecamatan Lampasio yang di antaranya Desa Janja, Desa Sulugan, Desa Sibea.
Diketahui pembebasan tanah dan ganti rugi lahan warga itu erat kaitannya dengan masuknya proyek multi years pembangunan irigasi Kecamatan Lampasio senilai Rp.200 Miliyar.
Dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama, Kepala kantor Pertanahan Tolitoli Nurdin J Kunoli membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan saat ini dari luasan ribuan  Ha bidang Tanah yang direncanakan diukur dan bebaskan termasuk dengan ganti rugi lahan warga, baru ada sekitar 50 Ha sudah diukur sementara sisanya belum ada kejelasan pasti sebab terkendala dengan biaya  operasional dan petunjuk batas yang akan diukur
 "Kita sudah turun ke lapangan namun hanya sebatas melakukan pengukuran tanah di lokasi yang akan di lalui proyek dan hanya menggunakan biaya kami sendiri," jelasnya.
 Dia membenarkan  kalau untuk pembangunan proyek irigasi itu sendiri akan dikerjakan secara bertahap ( Multi Years ) namun secara terpisah untuk pengadaan tanah yang ingklut di dalamnya biaya ATK, Pendataan, operasional dan biaya pendukung lainnya itu hanya satu Tahun anggaran saja senilai Rp. 1 Miliyar lebih , namun sampai berakhirnya Tahun 2018 belum dapat direalisasikan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi ( BWSS III ) Sulawesi Tengah.
 Ditambahkan jika mengacu pada dokumen perencanaan awal itu harusnya pihak Balai menyiapkan dana sebesar Rp. 32 Miliyar yang didalamnya sudah termasuk dengan biaya pengadaan tanah dan sebagainya, namun pihak BWSS III di Tahun 2018 hanya bisa menyediakan dana sebesar Rp. 3,5 Miliyar. Oleh sebab itu, Pihak Pertanahan menganggap hal ini tidak sesuai dari dokumen perencanaan awal, olehnya itu dia belum berani menerima biaya pengukuran tanah  dari pihak BWSS III Sulteng dengan dalih baru menjabat Sebagai Kepala Kantor di Pertanahan.
Nurdin yang  menjabat sebagai Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Tolitoli pada Akhir Oktober 2018 tidak ingin hal tersebut menjadi masalah di kemudian hari.
Berkaitan dengan proyek irigasi tersebut  dia mengakui pernah di datangi oleh TP4D dari Kejaksaan Tinggi Sulteng untuk memantau pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Terkait proyek tersebut saya pernah didatangi orang dari Kejaksaan Tinggi.
Dia berharap agar kiranya pihak BWSS III Sulteng bisa merevisi kembali dan melakukan penambahan anggaran tersebut di Tahun 2019 sesuai dengan dokumen perencanaan awal yang sudah termasuk didalamnya terdapat biaya ganti rugi tanah milik warga dan sebagainya.
 Memasuki Tahun 2019 pekerjaan Mega proyek pembangunan  Multi Years Irigasi Ratusan Miliyar dari BWSS III Sulteng belum berjalan dengan maksimal.*** WAHYU ***